Gelar Rapat Paripurna, DPRD Soroti RAPBD Sumsel 2027

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD   Sumsel Raden Gempita didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel lainnya H Nopianto dan Ilyas Panji Alam.

Juga hadir Wagub Sumsel Cik Ujang dan jajaran OPD dan kepala dinas dan para undangan.

Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Sumsel, Hj Lury Elza Alex Noerdin, mengatakan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas harus diikuti dengan pengelolaan APBD yang lebih selektif, efisien dan tepat sasaran.

Menurut Lury, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp9,020 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp9,128 triliun. Adapun pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp108,495 miliar.

Golkar juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang dinilai masih dapat dioptimalkan. Berdasarkan laporan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel, terdapat potensi pendapatan sekitar Rp2,47 triliun dari sejumlah sektor, antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat, batu bara, alur sungai dan BUMD.

Lury meminta Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan penjelasan sejauh mana rekomendasi pansus tersebut telah diintegrasikan ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD 2027.

“Optimalisasi PAD harus bergerak dari sekadar mengidentifikasi potensi menjadi merealisasikan potensi tersebut ke dalam penerimaan daerah,” tegas Lury.

Ia meminta pemerintah menyampaikan sumber pendapatan secara jelas, target yang terukur serta mekanisme pengawasan terhadap setiap potensi PAD yang telah diidentifikasi.

Dari sisi belanja, Golkar meminta pemerintah melakukan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan masyarakat. Prioritas belanja juga harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap konektivitas antarwilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai  Gerindra DPRD Sumsel, Aswan Mufti, menilai kondisi pendapatan daerah yang terbatas menuntut pemerintah melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pajak kendaraan bermotor. Gerindra menilai optimalisasi sektor tersebut perlu dilakukan melalui pembaruan data dan pendekatan yang lebih kreatif, inovatif serta adaptif.

Aswan juga mendorong pemerintah memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor perkebunan sawit.

Dengan luas perkebunan sawit Sumsel yang mencapai sekitar 1,24 juta hektare, pemerintah dinilai perlu membangun database perkebunan yang akurat sehingga data luasan kebun dan produksi dapat tervalidasi sebagai dasar penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Pendapatan daerah harus terus diperkuat melalui inovasi dan pengelolaan potensi daerah yang lebih terukur,” ujar Aswan.

Dalam sektor pembangunan, Gerindra meminta kualitas belanja daerah terus ditingkatkan. Infrastruktur pelayanan publik dan konektivitas antarwilayah harus menjadi perhatian, terutama kawasan yang masih membutuhkan akses untuk membuka peluang ekonomi baru.

Aswan juga menyoroti ketahanan pangan. Menurutnya, pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui program cetak sawah.

Program tersebut harus didukung pembangunan irigasi, penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan serta sarana produksi pertanian agar mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Selain ekonomi dan pembangunan, persoalan konflik agraria juga diminta mendapat perhatian serius pemerintah. Gerindra meminta rekomendasi Pansus Perkebunan DPRD Sumsel ditindaklanjuti dengan kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat.

Persoalan karhutla menjadi salah satu isu penting yang disoroti dalam pandangan fraksi.

Aswan menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Pencegahan harus dipersiapkan sejak jauh hari melalui penyediaan sumber air, kesiapan personel, sarana pemadaman serta sistem pengawasan di wilayah rawan.

Menurutnya, karhutla yang terjadi berulang di wilayah yang relatif sama menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola penanganan selama ini.

Ia juga meminta tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar lahan, termasuk korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Selain penindakan hukum, pemerintah diminta memperkuat langkah preventif dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, perusahaan, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Lury Elza Alex Noerdin menekankan pentingnya koordinasi pemerintah provinsi dengan pihak terkait dalam menghadapi karhutla.

Menurutnya, upaya penanganan harus dilakukan secara cepat untuk mengurangi kejadian karhutla sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Koordinasi dengan perusahaan perkebunan, kehutanan dan pemegang izin juga dinilai penting agar masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Pandangan Golkar dan Gerindra tersebut menegaskan bahwa RAPBD Sumsel 2027 harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Penguatan PAD, kualitas belanja, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan pencegahan karhutla dinilai harus ditempatkan dalam satu kebijakan pembangunan yang terukur.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, setiap rupiah APBD dituntut tidak sekadar terserap, tetapi mampu menghasilkan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sumsel.

Sedangkan juru bicara Fraksi PAN Persi menyampaikan sejumlah catatan terhadap Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027.

PAN mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan berbagai sumber pendapatan secara lebih efisien.

Fraksi PAN juga menilai penganggaran berbasis kinerja perlu diperkuat. Setiap program pemerintah harus memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat diukur berdasarkan hasil yang dicapai.

Persi mengatakan kualitas belanja daerah juga harus menjadi perhatian. Belanja yang dinilai kurang produktif perlu ditekan, sementara anggaran harus lebih diarahkan untuk pelayanan dasar dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Anggaran harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Jangan sampai belanja besar, tetapi hasil yang dirasakan masyarakat tidak sebanding,” menjadi garis besar catatan PAN dalam pandangan fraksinya.

PAN juga mendorong pemerataan pembangunan antarkabupaten dan kota dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.

Menurut Persi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD perlu diperkuat agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat.

Evaluasi program juga harus dilakukan secara berkala. Program yang hasilnya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan perlu diperbaiki, dievaluasi atau disesuaikan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN menyatakan dapat menerima Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan sejumlah catatan dan penyempurnaan.

Dalam kesempatan tersebut, Persi juga menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya, khususnya terkait persoalan infrastruktur di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang.

Ia meminta pemerintah memperhatikan kondisi siring di sepanjang sejumlah ruas jalan provinsi yang disebut telah lama tidak diperbaiki.

Menurut Persi, kondisi siring yang tidak tertangani berpotensi menghambat aliran air dan memicu genangan hingga masuk ke permukiman warga ketika hujan turun.

“Di Lahat, Pagar Alam dan Empat Lawang, di samping jalan provinsi ada siring yang sudah lama, hampir 15 sampai 20 tahun belum dibangun. Tolong diperbaiki karena bisa mengakibatkan banjir di rumah-rumah kalau tidak diselesaikan,” kata Persi.

Ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah dan OPD terkait agar kerusakan infrastruktur dasar tidak terus berlarut-larut dan baru ditangani setelah menimbulkan persoalan yang lebih besar.

Persi menegaskan, seluruh catatan yang disampaikan Fraksi PAN merupakan bagian dari fungsi DPRD dalam memberikan masukan terhadap arah pembangunan dan pengelolaan APBD Sumsel.

Menurutnya, pembahasan RAPBD Sumsel 2027 harus diarahkan untuk menghasilkan anggaran yang efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Sumsel.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita mengatakan, rapat paripurna di skor hingga  , Senin (12/10/2026) dengan agenda jawaban dan tanggapan Gubernur Sumsel.#udi