Soal Asap Karhutla, Mahasiswa Unsri-UIN Raden Fatah Beri  Herman Deru Waktu 5×24 Jam 

Aksi tersebut menjadi bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi kabut asap yang kembali memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumsel.

Mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla, tetapi juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumsel mengambil langkah yang lebih serius, cepat, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Massa dari Unsri terlebih dahulu menggelar aksi. Setelah itu, ratusan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang turut bergabung sehingga massa aksi semakin bertambah.

Kedatangan mahasiswa kemudian diterima langsung Gubernur Sumsel Herman Deru.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menangani persoalan kabut asap. Mereka menyodorkan surat kepada Herman Deru yang berisi tenggat waktu 5×24 jam untuk melakukan penanganan karhutla secara serius

Surat tersebut kemudian ditandatangani Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Di hadapan massa aksi, mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan didasari kepentingan politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat Sumsel.

“Surat ini adalah surat cinta untuk Gubernur Sumsel Herman Deru, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam surat ini kami memberikan waktu 5×24 jam kepada Bapak Gubernur Sumsel untuk melakukan penanganan karhutla dengan serius, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar salah satu mahasiswa di atas mobil komando.

Mahasiswa juga memberikan peringatan apabila pemerintah dinilai tidak serius menangani bencana kabut asap.

“Apabila Bapak Gubernur Sumsel tidak serius menangani bencana kabut asap, maka kami mendesak untuk mengevaluasi kepemimpinannya, bahkan mempertimbangkan agar mundur dari jabatan Gubernur Sumsel,” katanya.

Menurut mahasiswa, surat tersebut merupakan bentuk kecintaan terhadap Sumsel dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik tertentu.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Herman Deru mengatakan pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menangani karhutla, terutama karena Sumsel memiliki kawasan gambut yang cukup luas.

Menurut Deru, lahan gambut di Sumsel mencapai sekitar 1,4 juta hektare. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran ketika musim kemarau.

Deru mengatakan, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi seorang diri. Peran gubernur, menurut dia, adalah mengoordinasikan berbagai kekuatan untuk melakukan pencegahan hingga penanggulangan ketika kebakaran terjadi.

Pemprov Sumsel sendiri telah menetapkan status siaga karhutla selama kurang lebih enam bulan terakhir.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, TNI-Polri, masyarakat peduli api, pemerintah kabupaten dan kota, BPBD hingga relawan.

Deru menyebut karhutla di Sumsel dipengaruhi dua faktor utama, yakni aktivitas manusia dan faktor alam.

Untuk penanganannya, pemerintah mengandalkan satgas darat yang melakukan pemantauan berdasarkan hasil investigasi lapangan. Titik-titik yang ditemukan kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pemadaman.

Selain melalui jalur darat, penanganan juga dilakukan dari udara menggunakan helikopter untuk operasi water bombing.

Menurut Deru, satu helikopter dapat melakukan sekitar 30 hingga 40 kali water bombing dalam sehari.

Saat ini terdapat lima unit helikopter yang disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla di Sumsel. Tiga unit di antaranya aktif, sedangkan dua lainnya masih menjalani perawatan.

Salah satu helikopter yang aktif bahkan dipinjamkan ke Lampung untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah tersebut.

Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya untuk mendorong turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti penggunaan bantuan Presiden sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di Sumsel.

Herman Deru menjelaskan, dana tersebut telah dibagi sesuai peruntukannya.

Sebesar Rp30 miliar dialokasikan untuk satgas penanganan karhutla Pemprov Sumsel. Sementara Rp70 miliar lainnya diperuntukkan bagi penanganan karhutla di empat kabupaten.

Rinciannya, Rp15 miliar untuk Ogan Ilir, Rp15 miliar untuk Banyuasin, Rp20 miliar untuk Musi Banyuasin (Muba), dan Rp20 miliar untuk Ogan Komering Ilir (OKI).

Deru menegaskan, penggunaan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Tidak boleh berimprovisasi dalam hal pembelanjaannya,” kata Deru.

Ia mengatakan pengadaan berbagai peralatan penanganan karhutla masih melalui proses pelelangan. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh proses berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu jawaban pemerintah di tengah tuntutan mahasiswa agar penggunaan anggaran penanganan karhutla dilakukan secara terbuka dan benar-benar berdampak terhadap penanganan bencana.

Presiden Mahasiswa Unsri Muhammad Gebri mempertanyakan kondisi kabut asap yang terus berulang setiap tahun.

Ia mempertanyakan sampai kapan masyarakat Sumsel harus menghadapi persoalan yang sama apabila karhutla tidak ditangani secara menyeluruh.

“Kalau ini dibiarkan terus-menerus, haruskah Sumsel ini hitam dikepung asap?” kata Gebri.

Menurutnya, aksi mahasiswa tidak sekadar menjadi bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Mahasiswa ingin pemerintah mengambil langkah konkret dan berkelanjutan agar persoalan karhutla tidak terus berulang.

“Kami peduli dengan Sumatera Selatan dan kami hadir hari ini untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.#udi