Palembang,BP- Partai Golkar mulai memperkuat konsolidasi organisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Konsolidasi tersebut dilakukan dengan melibatkan anggota legislatif sekaligus memetakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia , PP Wilayah Sumatera yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang, 2-4 Oktober 2026 dimana pembukaannya di gelar, Jumat (2/10/2026) malam di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Penguatan Konsolidasi Organisasi dan Pemenangan Pemilu”.
Pembukaan Rakornis dan Bimtek tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu H Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Andie Dinialdie, jajaran pengurus DPD Golkar Sumsel, anggota DPR RI serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota Sesumbagsel.
Sarmuji mengatakan konsolidasi tidak semata-mata diarahkan untuk menghadapi Pemilu 2029. Menurutnya, anggota legislatif juga harus mampu memahami dan menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah masing-masing.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi teknis pemenangan pemilu dan bimbingan teknis. Dari beberapa provinsi, terutama di Sumatera bagian Selatan, kita memantapkan perjuangan untuk pertama menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Sarmuji.
Ia mengatakan, agenda selanjutnya adalah mempersiapkan organisasi menghadapi Pemilu 2029. Untuk itu, konsolidasi harus dibarengi dengan pemetaan persoalan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti melalui anggota legislatif di setiap tingkatan.
“Kita memantapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2029 yang akan datang dengan konsolidasi, termasuk memetakan persoalan masyarakat di daerah yang harus kita tindaklanjuti oleh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI,” katanya.
Menurut Sarmuji, pelaksanaan Bimtek tahun ini menggunakan pendekatan berbasis wilayah. Kegiatan tidak hanya menjadi forum penguatan kapasitas anggota fraksi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendekatkan anggota legislatif dengan persoalan masyarakat di daerah.
“Kita adakan kegiatan ini supaya lebih dekat dengan masyarakat dan tahu persoalan di masyarakat, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi masalah di Sumatera Selatan.
Ia mengatakan karhutla merupakan contoh persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan karena dampaknya tidak berhenti pada batas administrasi suatu daerah.
Bahkan, kondisi asap disebut turut dirasakan peserta Rakornis dan Bimtek yang berlangsung di Palembang.
“Implementasinya tentu tergantung persoalan di daerah. Setiap wilayah mempunyai persoalan tersendiri. Misalnya di sini ada persoalan karhutla, ada asap yang kita rasakan sampai di dalam hotel kita,” kata Sarmuji.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Untuk penyelesaian persoalannya dibutuhkan komunikasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sarmuji memastikan persoalan tersebut akan dibawa melalui anggota Fraksi Partai Golkar di masing-masing tingkatan pemerintahan untuk dikoordinasikan lebih lanjut.
“Kita pasti akan membawa persoalan ini sampai ke masing-masing tingkatan supaya sama-sama kita kolaborasikan penyelesaian persoalan di masing-masing wilayah. Barangkali untuk wilayah yang lain beda persoalannya,” katanya.
Khusus Sumsel, ia mengatakan Fraksi Partai Golkar akan mendorong percepatan penanganan karhutla.
“Terkait karhutla di Sumsel, Fraksi Partai Golkar tentu akan berupaya mendorong kecepatan penanganan karhutla ini. Kedatangan kita ke sini untuk memperkuat apa yang sudah kita kerjakan dan tentu kita selaraskan lagi di DPR RI,” ujar Sarmuji.
Selain konsolidasi organisasi dan persoalan daerah, Sarmuji turut menanggapi dinamika politik menjelang Pemilu 2029, termasuk munculnya sejumlah partai politik baru.
Ia mengatakan Golkar tidak memandang keberadaan partai lain semata-mata sebagai ancaman persaingan politik. Menurutnya, setiap partai memiliki kesempatan untuk menawarkan gagasan dan program kepada masyarakat.
“Di tengah dinamika ada partai baru, tentu kita tidak merasa melihat partai lain sebagai persaingan. Silakan sama-sama berjuang politik, perjuangan untuk meraih simpati rakyat,” katanya.
Menurut Sarmuji, persaingan politik seharusnya dilakukan melalui program dan kerja yang mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Kita hanya berkompetisi untuk berbuat baik. Masing-masing partai menawarkan programnya dan berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk meraih hati masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemulu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Rakornis dan Bimtek kali ini menjadi bagian dari kebijakan baru DPP Partai Golkar untuk mulai membicarakan persiapan pemenangan Pemilu 2029 secara lebih serius.
Menurutnya, persiapan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses konsolidasi organisasi yang masih berjalan di berbagai tingkatan.
“Ini adalah satu kebijakan baru yang ditempuh oleh DPP menandai bahwa memasuki tahun ketiga kepengurusan periode ini, kita sudah mulai membicarakan secara serius tentang persiapan pemenangan Pemilu,” kata Doli.
Doli mengakui konsolidasi organisasi Golkar belum sepenuhnya selesai. Ia menyebut konsolidasi di tingkat kabupaten/kota masih berada pada kisaran 78 hingga 80 persen.
Karena itu, proses konsolidasi organisasi akan berjalan bersamaan dengan persiapan pemenangan Pemilu 2029.
“Di periode yang lalu, kita mulai bicara tentang pemenangan Pemilu setelah selesai semua konsolidasi organisasi. Tapi kali ini kita tidak boleh menunggu,” ujarnya.
Menurut Doli, apabila persiapan pemenangan baru dilakukan setelah seluruh konsolidasi organisasi selesai, waktu yang tersedia akan semakin terbatas.
Karena itu, DPP Golkar mulai mengintegrasikan konsolidasi organisasi dengan persiapan menghadapi Pemilu 2029 sejak 2026.
Doli juga menyoroti pelaksanaan Bimtek anggota legislatif yang selama ini banyak dilakukan di Jakarta.
Ia mengatakan ke depan kegiatan Bimtek harus memiliki ukuran yang jelas, termasuk keterkaitannya dengan kerja institusi partai dan aktivitas individu kader.
“Selama ini Bimtek-Bimtek itu kita laksanakan di Jakarta. Semuanya ditarik ke Jakarta. Dan ada kesan selama ini Bimtek itu dilaksanakan hanya sekadar memenuhi syarat formalitas saja,” katanya.
Doli mengatakan DPP Partai Golkar ingin mengubah pola tersebut. Bimtek diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga dapat diukur dampaknya terhadap kerja politik dan konsolidasi partai.
“Harus ada keterikatan, harus ada sinergi antara gerak institusi partai dengan gerak individu-individu kader partai. Sehingga memang semuanya strategi pemenangan Pemilu ini kita bisa laksanakan secara bersama-sama,” ujarnya.
Dalam Rakornis dan Bimtek tersebut, Doli juga meminta anggota legislatif mulai menentukan posisi masing-masing menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, DPP perlu mengetahui sejak awal kader yang masih ingin melanjutkan sebagai anggota DPRD, berpindah ke jenjang legislatif yang lebih tinggi, mencalonkan diri sebagai eksekutif, maupun tidak lagi maju dalam pemilu.
“Setelah Rakornis ini, setelah Bimtek ini, kita harus bisa memastikan bahwa kita sudah tahu standing position kita seperti apa, modal kita sebesar apa,” katanya.
Ia mengatakan pemetaan tersebut penting agar partai memiliki gambaran mengenai kekuatan dan kebutuhan kader menjelang penyusunan strategi Pemilu 2029.
Doli juga meminta para kader terbuka mengenai rencana politik masing-masing.
“Jadi kita harus membiasakan transparan, terbuka, dalam rangka kita menyusun strategi bersama ini,” ujarnya.
Menurut Doli, informasi mengenai posisi dan rencana setiap kader nantinya akan diintegrasikan dengan strategi Partai Golkar secara kelembagaan.
Selain membahas strategi pemenangan pemilu, Doli mengingatkan anggota legislatif dan pengurus partai bahwa keberadaan mereka di Partai Golkar memiliki misi yang harus dijalankan.
Ia mengatakan misi tersebut berangkat dari sejarah, aturan organisasi, AD/ART, doktrin serta berbagai ketentuan yang menjadi pedoman kader Partai Golkar.
“Di setiap periode, misi itu dikodifikasi menjadi misi-misi yang harus kita sukseskan. Nah, di periode ini kita punya lima misi sukses atau yang kita sebut sebagai Panca Sukses,” katanya.
Doli meminta seluruh kader memahami misi tersebut agar aktivitas politik dan kerja kelembagaan tetap berjalan sejalan dengan arah organisasi Partai Golkar.#udi