Palembang,BP- Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan menyatakan keprihatinan terhadap masih terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Organisasi kepemudaan tersebut menilai persoalan Karhutla tidak hanya menjadi ancaman terhadap lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, serta kualitas hidup warga.
Ketua PGK Sumatera Selatan (Sumsel), Firdaus Hasbullah, SH, MH, mengatakan penanganan Karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk dunia usaha dan perusahaan yang memiliki aktivitas maupun konsesi di wilayah rawan kebakaran.
“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi sudah menyangkut keselamatan dan kehidupan masyarakat secara luas. Karena itu, penanganannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Firdaus dalam pernyataan sikap PGK Sumsel, Minggu (30/8/2026).
Firdaus menegaskan, perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla. Ia meminta agar perusahaan tidak hanya hadir ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi membangun sistem pencegahan sejak dini.
Menurutnya, perusahaan harus memastikan wilayah kerja dan area yang menjadi tanggung jawabnya memiliki kesiapsiagaan yang memadai, mulai dari personel, sarana pemantauan, peralatan pemadaman, hingga mekanisme respons cepat ketika ditemukan titik api.
“Jangan sampai pemerintah dan masyarakat baru bergerak setelah api membesar dan asap sudah memenuhi permukiman, sekolah, jalan raya, serta mengganggu aktivitas warga,” tegasnya.
Selain memperkuat pencegahan di wilayah konsesi masing-masing, PGK Sumsel juga mendorong perusahaan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah yang setiap tahun memiliki tingkat kerawanan Karhutla tinggi.
Firdaus menyebut, edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda.
“Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, bukan hanya tanggung jawab ekonomi. Kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat dan ikut menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah operasionalnya,” katanya.
PGK Sumsel juga meminta perusahaan ikut membantu ketika terjadi Karhutla dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki, seperti personel, peralatan pemadaman, kendaraan operasional, sumber air, maupun dukungan lainnya sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Menurut Firdaus, pemerintah daerah perlu membangun pola kolaborasi permanen antara pemerintah, perusahaan, aparat, masyarakat, dan organisasi kepemudaan agar penanganan Karhutla tidak bersifat reaktif.
“Paradigma penanganan Karhutla harus berubah, bukan hanya memadamkan api ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana mencegah api muncul sejak awal,” ujarnya.
PGK Sumsel berharap seluruh pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjaga Sumatera Selatan dari ancaman Karhutla. Sebab, dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan saat kejadian berlangsung, tetapi dapat mempengaruhi kesehatan, aktivitas ekonomi, dan masa depan lingkungan.
“Sumatera Selatan yang maju bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan dan melindungi masyarakatnya,” pungkas Firdaus.
PGK Sumsel menyatakan siap menjadi bagian dari gerakan kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, aparat, masyarakat, dan seluruh elemen kepemudaan dalam upaya Sumsel Bersama Melawan Karhutla.#udi