Palembang,BP– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Palembang, Mgs Syaiful Padli, menyoroti lonjakan kasus campak di Kota Palembang dalam penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun 2025 pada Rapat Paripurna, Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS tetap mengapresiasi Pemerintah Kota Palembang atas capaian penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Tingkat Madya. Meski demikian, PKS mengingatkan agar kebijakan pemerintah lebih mengutamakan skala prioritas yang berpihak pada masyarakat serta memperhatikan efisiensi anggaran.
Pada Rapat Paripurna ke-8, Fraksi PKS juga menyatakan persetujuan agar LKPJ Tahun 2025 dibahas lebih lanjut di tingkat komisi DPRD bersama dinas terkait.
Saiful Fadli, juga menyampaikan sejumlah catatan penting, terutama terkait meningkatnya kasus campak yang dinilai perlu penanganan serius. Ia menyebutkan, jumlah kasus campak melonjak dari 70 kasus pada tahun 2025 menjadi hampir 649 kasus per 25 Maret 2026.
Selain itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan status reaktivasi sekitar 113 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan sejak Februari 2026.
Di bidang sosial, PKS menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat mengalami kendala, mulai dari perizinan hingga standar operasional prosedur (SOP) penyajian makanan. Akibatnya, beberapa dapur sempat disuspensi oleh Badan Gizi Nasional.
Fraksi PKS juga mengkritisi tata kelola pemerintahan, khususnya masih adanya jabatan kepala dinas yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) melebihi batas waktu enam bulan sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, kekosongan jabatan kepala UPTD Dukcapil akibat pensiun dinilai perlu segera diisi.
Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, PKS menyarankan adanya rotasi camat dan lurah yang telah menjabat dalam beberapa periode sebagai upaya penyegaran organisasi.
Tak hanya itu, PKS juga menyoroti persoalan sosial lainnya, seperti warga kurang mampu yang belum menerima bantuan bedah rumah akibat terkendala legalitas lahan. Pemerintah diminta menghadirkan solusi konkret agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran.#udi