DPRD Sumsel Dukung  Prabowo Tertibkan Tambang dan Perkebunan Ilegal di  Sumsel

21
Nopianto (BP/udi)

Palembang, BP- Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nopianto, menegaskan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik tambang illegal dan Perkebunan, kehutanan serta perikanan, termasuk yang terjadi di wilayah Sumsel. Menurutnya, langkah tegas Presiden merupakan upaya nyata untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.

“Pada prinsipnya, kami di Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Semua kebijakan beliau berpihak pada kepentingan masyarakat, baik di sektor energi, perkebunan, kehutanan, maupun perikanan. Sudah sepatutnya kami di daerah ikut mendukung agar program pemerintah pusat berjalan sukses,” ujar Nopianto, Jumat  (29/8/2025).

Baca Juga:  Universitas Bina Darma Jalin Kerjasama Dengan Kalangan Media di Sumsel

Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem ini menyoroti bahwa salah satu perhatian besar pemerintah saat ini adalah menindak tegas praktik pertambangan dan perkebunan ilegal yang merugikan negara sekaligus masyarakat.

Ia mencontohkan keberadaan Satgas Perkebunan yang dibentuk Kejaksaan Agung atas instruksi Presiden untuk menyita lahan-lahan yang dikuasai secara tidak sah oleh perusahaan tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU).

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Sumsel Akan Sidak Jalan Hauling di Lahat

“Satgas Perkebunan yang sudah berjalan adalah bukti nyata keseriusan pemerintah pusat. Lahan-lahan yang dikuasai di luar HGU kini mulai ditertibkan. Ini langkah maju yang patut kita apresiasi, dan pemerintah daerah harus sejalan untuk mendukung kebijakan ini,” tegasnya.

Menurut Nopianto, komitmen pemberantasan aktivitas ilegal di sektor pertambangan maupun perkebunan tidak hanya sekadar menertibkan, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden pada masyarakat kecil.

Baca Juga:  SMAN 1 Fasilitasi UN Tahap II 2017

Dimana menurutnya, banyak lahan rakyat yang selama ini dikuasai perusahaan secara semena-mena, sehingga langkah pemerintah pusat perlu didukung sepenuhnya.

“Pokoknya prinsipnya jelas, pemerintah daerah harus memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat. Jika kebijakan Presiden sudah jelas berpihak kepada rakyat, kita di daerah jangan ragu-ragu untuk memberikan dukungan penuh. Hanya dengan kebersamaan, program pembangunan lima tahun ke depan bisa berjalan dengan baik,” tutup Nopianto.#udi

Komentar Anda
Loading...