Palembang, BP- Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Sumatera Selatan (Sumsel) , Aripin Kalender, memberikan dukungan penuh terhadap wacana pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berlaku seumur hidup.
Menurut Aripin, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat kalangan bawah yang kerap kali menghadapi kesulitan ekonomi dalam memenuhi biaya perpanjangan SIM dan STNK setiap tahunnya.
Aripin menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya akan mempermudah masyarakat, tetapi juga bisa mengurangi beban administratif yang seringkali menjadi kendala bagi warga miskin.
“Dengan adanya kebijakan SIM dan STNK seumur hidup, masyarakat, terutama dari kalangan miskin, akan merasakan kemudahan dalam hal administrasi dan biaya. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi mereka yang selama ini merasa kesulitan untuk memperbarui dokumen tersebut,” ujarnya, Kamis (5/12).
Aripin menambahkan bahwa masyarakat miskin di kota-kota besar sering kali harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan biaya perpanjangan SIM serta STNK sering kali dianggap sebagai beban tambahan.
“Mereka yang bekerja sebagai tukang ojek, kurir, atau pengemudi angkutan umum sering kali tidak memiliki waktu dan dana yang cukup untuk memperbarui SIM dan STNK mereka. Sehingga, kebijakan ini sangat relevan untuk mendukung kesejahteraan mereka,” ungkapnya.
Selain itu, Aripin juga menyatakan bahwa kebijakan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pengemudi dan pemilik kendaraan.
“Dengan SIM dan STNK yang berlaku seumur hidup, masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan denda atau sanksi administratif jika terlambat melakukan perpanjangan. Ini akan mengurangi potensi kesulitan hukum yang seringkali menimpa mereka yang kurang mampu,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga bisa menjadi langkah progresif bagi pemerintah untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan ramah terhadap masyarakat, tanpa mengurangi sisi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
“Tentunya, dalam pelaksanaannya nanti, tetap harus ada mekanisme pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk pengemudi agar keselamatan di jalan raya tetap terjaga,” tambah Aripin.
Dalam kesempatan yang sama, Aripin mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini agar dapat terwujud dengan baik. “Kami berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan segi administrasi, tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan kebijakan ini. Mari kita lihat kebijakan ini sebagai bentuk perhatian terhadap kesulitan yang selama ini dihadapi oleh banyak orang di lapisan bawah,” katanya.#udi