Palembang, BP- Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) dan Forum Jurnalis Parlemen (FJPP, menggelar Focus Group Discuss dengan tema “Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparasi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah”di cafe Remington, Palembang, Sabtu (15/6).
Dengan narasumber Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Didik Susetyo.,SE.,M.Si, akademis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr M Husni Thamrin dan Ketua Fordes Bagindo Togar BB.
Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Didik Susetyo.,SE.,M.Si menilai, WTP adalah indikator yang digunakan BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara.
“ Dampaknya secara politis luas baik yang akan nyalon sebagai eksekutif maupun di legislatif dan juga bagi masyarakat , tadi ada tiga kreteria, bagi dia yang berpihak dia setuju WTP ini tapi bagi yang tidak setuju mungkin dia antipati, tapi floating mass, katakanlah masyarakat yang mengambang itu menjadi satu point yang dicari metode sosialisasi yang tepat bagi masyarakat pemilih, apalagi generasi Z , generasi milenial dan sebagainya,” katanya.
Terpenting nilai uang yang terdapat dalam WTP menurutnya penting harus disosialisasikan kepada masyarat agar masyarakat melek terutama pemilih.
“ Programnya apa, kemanfaatannya bagi masyarakat bagaimana trus tidak hanya plang proyek tapi dampaknya bagi masyarakat nah ini jarang sekali disosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.
Terkait didapatkannya WTP oleh pemerintah daerah kota Palembang, dijelaskan Didik, secara politis peran penting PJ Walikota Ratu Dewa bahwa Pemkot Palembang sukses raih WTP dan BPK RI Sumsel tahun 2023, dimana tahun sebelumnya 2022 juga mendapat wajar dengan pengecualian (WDP).
Didik juga menyarankan opini WTP atas pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan dan memiliki berbagai implikasi termasuk politik. Masih adanya oknum-oknum berpetualang menjadi makelar agar memperoleh opini WTP laporan keuangan.
Indikator opini pemeriksaan sebaiknya dilakukan monev secara periodik untuk deteksi dini (early warning) adanya potensi negosiasi yang cenderung distortif. Juga perketat dan berikan sanksi tegas jika terdapat makelar yang memperjualbelikan opini WTP.
Sedangkan Akademisi FISIP Unsri, Dr M Husni Thamrin melihat WTP terlepas dari bagaimana masyarakat melihat negatif soal WTP salah satunya dengan , sejumlah kasus auditor BPK di tangkap lantaran “bermain-main ‘dengan WTP namun dia melihat pemerintah daerah serius dalam memberikan laporan keuanganya.
“Dan tugas kita sekarang bagaimana membangun kepercayaan kepada publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih itu harus menjadi isu, “ katanya.
Dan menjelang Pilwako Palembang tahun 2024 ini , WTP menjadi titik awal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dalam memilih memimpin kota Palembang yang lebih baik dan bersih sehingga memilih tidak berdasarkan impresi saja , kesan sesaat saja tapi para kinerja yang lebih genuine dan berharap mendapatkan pemimpin yang mengurus kota ini dengan baik .
Ketua Fordes Bagindo Togar menilai WTP harus menjadi cerminan ketika pemimpin dan kepala daerah mampu dalam meraih predikat WTP yang baik tanpa direkayasa dan tanpa menggunakan harga .
“ Maka jadikan WTP ini menjadi acuan dalam memilih kepala daerah kedepan siapapun itu,” katanya.
Bagindo menegaskan APBD adalah milik rakyat , dan masyarakat jangan mudah tergadai dengan uang yang kecil dalam memilih pemimpin dan kepala daerah kedepan.
“Saya tidak percaya money politik terjadi di generasi Z dan milenial , beda , tidak juga , bangun program yang berguna bagi mereka, mari kita memilih kedepan pemimpin yang tidak semata- mata memberikan sesuatu pada kita , kita cari track record dan porto polio mereka pantas enggak menjadi pemimpin kita untuk lima tahun kedepan, jangan yang mendadak muncul , tiba-tiba jadi bintang iklan , kita pilih yang genuine dan benar-benar kapabilitas untuk Palembang, kalau ada pemimpin Palembang masih mengangkat isu banjir, macet dan soal sampah tinggalkan masak bicara banjir, bicara sampah ,” katanya.
Dan Bagindo melihat elit-elit di Palembang dan Sumsel dia nilai belum mampu menjadikan Palembang provinsi dan Palembang menjadi magnet bagi daerah lain , padahal Palembang terutama Sumsel harus dibangun untuk menjadi kota masa depan, moderen dan terbuka dan muatan partisipasinya tinggi.
“ Kita sudah 11 tahun kota ini stagnan, provinsi 5 tahun stagnan, enggak ada kemajuan tapi jalan di tempat , jalan seperti siput, jalannya jalan keong gitu , punya anggaran tapi tidak punya terobosan dalam membangun seperti daerah lain, jadi mari kita cari pemimpin untuk Sumsel untul lima tahun yang mempunyai terobosan dan cari pemimpin Palembang yang bisa menggaransi untuk tidak lagi terjebak dalam isu banjir , macet, sampah tadi , itu sudah jadul, itu pemimpin tingkat kelurahan tidak layak, mari cari pemimpin Palembang yang real perubahan , tidak ecak –ecak perubahan tapi berubah nian ,” katanya.#udi