Krisis Listrik di Sumsel Tamparan Keras untuk PLN dan Pemerintah

46
Arlan, Koordinator Advokasi Perkumpulan Sumsel Bersih (BP/ist)

Palembang, BP– Pemadaman listrik yang melanda sebagian besar Sumatera Selatan (Sumsel) hari ini, 4 Juni 2024, mengundang perhatian publik dan menimbulkan kritik tajam terhadap PT PLN (Persero) dan pemerintah pusat. Kegagalan mereka dalam memastikan distribusi energi yang stabil di daerah yang dikenal sebagai lumbung energi nasional ini dinilai sangat ironis.

 

Data dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 2.101,97 MW dan daya mampu pembangkit sebesar 2.082 MW. Dengan beban puncak pembangkit sebesar 1.030 MW, Sumatera Selatan sebenarnya memiliki surplus daya listrik sebesar 1.052 MW. Selain itu, Sumsel juga menyuplai listrik untuk wilayah Sumbagsel. Saat ini, terdapat 25 pembangkit listrik, baik dari energi fosil maupun terbarukan, yang beroperasi di Sumsel, termasuk PLTU 8 mulut tambang terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kapasitas 2×660 MW dan telah beroperasi komersial sejak 7 Oktober 2023.

Baca Juga:  4770 Ribuan Personil Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Pemilu di Sumsel

 

Namun, meskipun secara kapasitas listrik Sumsel dalam kondisi surplus, hal ini menjadi tidak berarti jika PT PLN tidak serius dalam menyiapkan infrastruktur kelistrikannya. Kurangnya antisipasi terhadap beban puncak dan potensi gangguan lainnya menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Sumsel.

 

“Jangankan kompensasi dari negara atas keberadaan pembangkit yang ada sebagai penyumbang kelistrikan nasional, jaminan dialiri listrik tanpa pemadaman saja tidak bisa diberikan oleh negara dan PT PLN,” kata Arlan, Koordinator Advokasi Perkumpulan Sumsel Bersih, Rabu (5/6).

Baca Juga:  Pemilu 2024, Bawaslu Awasi Netralitas TNI dan Polri

Ia mempertanyakan mengapa Jakarta bisa mendapatkan pasokan listrik yang stabil sementara Sumsel yang merupakan lumbung energi justru sering mengalami pemadaman.

“Hari ini, PT PLN UID S2JB hanya menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik yang terjadi lebih dari 4 jam akibat gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggaulahat. Pemadaman ini menyebabkan kekacauan lalu lintas di Palembang, terganggunya moda transportasi LRT, serta kerugian ekonomi yang dialami masyarakat Sumsel,” katanya.

Baca Juga:  Raperda RZWP-3-K Disetujui Menjadi Perda

Menurutnya, masyarakat Sumsel mendesak pemerintah provinsi untuk berani menekan PT PLN dan pemerintah pusat agar menjamin tidak ada pemadaman listrik lebih dari 1 jam sebagai kompensasi dari daerah penghasil energi terbesar se-Sumatera.#udi

 

 

 

Komentar Anda
Loading...