Palembang, BP- Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil I ( Kecamatan IB I, IB II, Bukit Kecil , Gandus, SU I , SU II , Kertapati, Plaju dan Jakabaring) kota Palembang menggelar reses tahap III di aula Camat IB II Palembang, Kamis (19/10).
Hadir Koordinator reses yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhari (Golkar) didampingi anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli (PKS), Yudha Rinaldi (PDI Perjuangan) , Kartak Sas (PKB) , H Chairul S Matdiah (Demokrat), Prima Salam (Gerindra).
Hadir Camat IB II , Hambali dan jajaran serta RT dan RW lingkup Kecamatan IB II Palembang.
Menurut Anita, reses di Kecamatan IB II pihaknya bertemu dengan masyarakat dari 7 kelurahan.
“ Ada beberapa keluhan tentang lampu jalan, dan bertanya program berobat gratis kemarin itu benar atau tidak, kemarin sudah dijelaskan pak Mgs Syaiful Padli bagaimana caranya untuk bisa memakai KTP untuk berobat, sehingga apa-apa yang tadi dikeluhkan sudah kami sampaikan dan akan kita sampaikan ke pemerintah kota dan provinsi ,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengaku apa yang di keluhkan masyarakat hampir sama dengan reses tahun lalu .
“ Kadang-kadang memang kita pernah usulkan seperti lampu jalan , begini kalau kita bantu nanti beban di kota Palembang untuk membayar bulanannya dan ini ada usulan untuk lampu jalan menggunakan tenaga surya dari pak Prima Salam, itu bagus juga agar masyarakat bisa memakainya,” katanya.
Camat IB II , Hambali mengapresiasi reses yang dilakukan anggota DPRD Sumsel Dapil I ini.
“Kami berharap apa yang di sampaikan masyarakat bisa ditindaklanjuti dan dapat di realisasikan,” katanya.
Mengenai keluhan warga bernama Kaharuddin tentang program berobat gratis dari Gubernur Sumsel benar atau tidak dan lampu jalan.
Menurut Anggota DPRD Sumsel Prima Salam siap membantu warga dengan lampu jalan tenaga surya dan dipersilahkan warga untuk mendaftar ke staf DPRD Sumsel dan bulan depan langsung di pasang.
Sedangkan Sidarta mempertanyakan soal usaha UMKM, Anita Noeringhari siap membantu usaha UMKM di IB II yang sudah menjadi cluster dengan bantuan Kridit Usaha Rakyat (KUR) minimal Rp 10 juta tanpa agunan dari pemerintah bunganya 6 persen.
Keluhan pak We soal infastruktur di Lorong Kedukan, menurut Anita merupakan kewenangan provinsi namun pihaknya sudah mengusulkan berulang-ulang lantaran Lorong Kedukan tembus ke Taman Purbakala namun pihaknya terus upaya bagaimana jalan keluarnya lantaran ada soal pembebasan lahan yang harus menggunakan anggaran apakah kota maupun provinsi.
Zulkarnain mengeluhkan soal zonasi sekolah, Anita mengaku program zonasi sekolah sedang diusulkan untuk di evaluasi lantaran banyak di mainkan karena penduduk sekitar banyak tidak di terima di sekolah tersebut.#udi