10 Feeder LRT Palembang Stop Operasional , DPRD Sumsel Sebut Masih Jalankan Study Kelayakan

Palembang, BP- Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil I ( Kecamatan IB I, IB II, Bukit Kecil , Gandus, SU I , SU II , Kertapati, Plaju dan Jakabaring ) kota Palembang menggelar reses tahap III di kantor Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) di Jakabaring, Palembang,  Rabu (18/10).

Hadir Koordinator reses  yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhari  (Golkar) didampingi anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli (PKS), Yudha Rinaldi (PDI Perjuangan) , Kartak Sas (PKB) , H Chairul S Matdiah (Demokrat), Prima Salam (Gerindra).

Juga Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS)  Rode Paulus dan jajaran.

Koordinator reses  yang juga Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhari  menjelaskan kedatangan pihaknya ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS)  pihaknya mendapatkan beberapa hal sekaligus mengklarifikasi pemberitaan ada 10 mobil Feeder LRT di kota Palembang yang stop operasional.

“ Ternyata dari 17 Feeder LRT di kota Palembang yang direncanakan memang 7 feeder yang berjalan, sehingga memang 10 feeder itu masih menjalankan study kelayakan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut menurut politisi Partai Golkar ini  , pihak BPKARSS  mengharapkan bantuan dari Pemprov Sumsel terkait anggaran feeder di kota Palembang.

 

“ Karena dari 7 feeder berjalan ini, 2 feeder dibiayai oleh APBD kota Palembang, sehingga untuk bisa seluruh feeder itu berjalan  berharap ada kontribusi juga  dari APBD Sumsel ,” katanya.

 

Mengenai besar dana sharing untuk Feeder kota Palembang dari APBD Sumsel menurutnya perlu  dikaji dulu berapa besar anggarannya nanti.

 

Selain itu juga dipermasalahkan status tanah yang ditempati  pihak BPKARSS di Jakabaring, Palembang yang sudah dihibahkan kepada BPKARSS untuk sertifikasinya masih mengalami kendala.

 

“ Kalau saya baca tadi berkasnya kok bisa hilang di BPN Banyuasin , sehingga ini perlu lagi kejelasan dari status tanah ini,” katanya.

 

Mengenai tarip listrik LRT Palembang menurutnya walaupun anggota DPRD Sumsel dari Sumsel 1 pernah memperjuangkan  dan juga diperhatikan untuk koreksi tarip listriknya namun di rasa  masih membebani.

“ Sehingga PR-PR inilah yang akan kami sampaikan nanti,” katanya.

 

Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS)  Rode Paulus menjelaskan kalau tata kelola anggaran feeder harus dipergunakan  dengan hati-hati karena di review pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

“ Dikami itu pada  4 bulan sebelumnya , penyelenggaraan feeder itu diselenggarakan oleh anggaran BLU kami , jadi kita dalam BLU kita ada namanya saldo awal  , kami punya Rp 6 miliar saat itu, kebetulan karena memang rencana pengembangan feeder LRT Sumsel ini mulai operasional akhir tahun 2022 sehingga memang tidak di siapkan anggaran dari awal,” katanya.

 

Setelah April pihaknya melapor ke kantor pusat bahwa anggaran Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sehingga perlu ada penggunaan APBN untuk operasional feeder.

 

“ Setelah di lakukan review memang ada koreksi  negatif  beberapa juta dari kontrak awal kita  sehingga itu harus disepakati,” katanya.

Selain itu soal itu feeder belum masuk tahap mogok  baru menyampaikan kalau tidak segera di bayar mungkin (operator feeder) mereka bisa mogok tapi sekarang mereka bisa menerima.

Pihaknya membuka kerjasama dengan UMKM terutama di stasion LRT Palembang dengan biaya murah (tarip promosi) dan membuka peluang bisnis dengan pihak lain .

 

Disamping pihaknya juga memiliki program wisata menuju lokasi wisata di  kota Palembang.

 

“ Memang penumpang LRT weeked lebih banyak  tapi tidak terlalu banyak sebagai contoh untuk tahun 2023 itu jumlah harian kita rata-rata penumpang weeked  12. 955  penumpang untuk diluar weeked  10.133 penumpang, jumlah penumpang harian kita 10.944 mendekati 11 ribu ,” katanya.

 

Sedangkan Kasi Rekayasa  Dishub kota Palembang  Sigit H yang hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan terkait isu penyetopan feeder LRT pihaknya sangat berhati-hati karena untuk koridor 1 ini yaitu Talang Kelapa ke Asrama Haji melalui Talang Buruk untuk Koridor 2 Asrama Haji ke Sematang Borang.

“ Antusias warga Sematang Borang sangat tinggi karena banyak perumahan , dana yang pak Walikota Palembang  Harnojoyo kucurkan melalui dana hibah APBD sebesar Rp 9 miliar , jadi asumsi 1 bulan Rp 1 miliar dan APBD Perubahan 2023  ditambah Rp 3miliar lagi dari Pj Walikota Palembang Ratu Dewa,” katanya.

Menurutnya angka Rp 9 miliar bukan angka sedikit sehingga pihaknya meminta pendampingan BPKP  terkait pencairan dana  .

“ Setelah di review memang ada  selisih anggaran makanya  bukan kami stop tapi kami menunggu dulu berita hasil review lalu sekarang kami berlanjut kembali,” katanya.

Mengenai belum ada jalur feeder ke Kertapati  menurutnya bersinggungan dengan angkutan umum.

“ Mungkin kajian perubahan rute dari ibu Erika Buchori  kalau bisa dimungkinkan untuk dilalui feeder LRT kami siap,” katanya.#udi