Kemenkumham Sumsel Lakukan Pemetaan Risiko Korupsi dan Pencegahannya

26

PALEMBANG, BP – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya membuka kegiatan Sosialisasi Mekanisme Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan di Aula Musi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Selasa (30/5/2023).

SPI ini merupakan survei dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Kegiatan sosialisasi terselenggara atas kolaborasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham dengan Kanwil Kemenkumham Sumsel diikuti secara hybrid oleh 28 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari perwakilan Tim Reformasi Birokrasi, admin Pelaporan SERAYA, dan Tim Unit Pemilik Risiko (UPR) yang ditugasi menyusun Manajemen Risiko.

Baca Juga:  Kemenkumham Sumsel Ikuti Konsinyasi Percepatan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Saat membuka kegiatan, Kakanwil Ilham Djaya menyampaikan bahwa penilaian SPI diambil dari tiga sumber utama yaitu hasil survei penilaian internal yang dilakukan kepada pegawai, pengguna layanan, dan penilaian para ahli/stakeholder/eksper dengan syarat minimal telah bekerja ataupun menikmati layanan dan berinteraksi dengan pemberi layanan selama sekurang-kurangnya satu tahun.

“Saya berharap sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam memetakan risiko korupsi dan untuk kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan,” pesan Kakanwil.

Baca Juga:  BeritaPagi Terima Penghargaan dari Kemenkumham Sumsel

Nanih Kusnani selaku Kabag Program dan Pelaporan Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI., mengatakan bahwa Itjen merupakan Mitra Kerja KPK dalam pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu Nanih menyampaikan bahwa pada bulan Juni-Juli 2023 tim KPK akan melakukan validasi data kepada penguna layanan dan untuk mengisi Survei Penilaian Integritas yang dimaksud.

Berdasarkan Hasil Survei SPI pada tahun 2022 yang lalu secara nasional Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan 78,5 persen. Kegiatan juga dilanjutkan dengan pendampingan kepada Operator Seraya terkait mekanisme pengisian data pengguna pada Aplikasi Seraya yang benar dan tervalidasi. Kanwil Kemenkumham Sumsel terdata sudah 100 persen Tervalidasi pada Aplikasi Seraya.

Baca Juga:  Momen Lebaran, Pengunjung di Lapas/Rutan/LPKA Sumsel Capai 50.000 Orang

Selain itu juga dilakukan pengecekan satu persatu data 15 Satuan Kerja yang dijadikan Sampling.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Idris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Parsaoran Simaibang, Para Ka Unit Pelaksana Teknis dan Perwakilan Tim RB, Operator Seraya dan Tim Manajemen Resiko pada satuan kerja. #rel/riz

Komentar Anda
Loading...