Warga Sasana Patra Tegal Binangun Ingin Tetap Di Wilayah Palembang

140
Warga Komplek Sasana Patra yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu, menggelar a demo di Gerbang Komplek Sasana Patra Tegal Binangun, Minggu (16/4) menuntut agar Pemprov Sumsel, segera menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di Tegal Binangun, yang saat ini masih belum selesai.(BP/ist)

Palembang, BP- Warga Komplek Sasana Patra yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu, menggelar a demo di Gerbang Komplek Sasana Patra Tegal Binangun, Minggu (16/4) menuntut agar Pemprov Sumsel, segera menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di Tegal Binangun, yang saat ini masih belum selesai.
Dwi Hartanto, Ketua forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Bersatu mengungkapkan aksi demo ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemprov Sumsel.
Dalam hal ini untuk segera menyelesaikan sengketa Tapal Batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di Tegal Binangun.
Khususnya di Komplek Sasana Patra yang Banyuasin klaim masuk dalam wilayahnya.
“Ada 4 RT yang masih Kabupaten Banyuasin klaim sebagai wilayahnya, dan sekitar 1000 KK lebih yang masih ingin masuk dalam wilayah Kota Palembang,” kata Dwi, yang juga sebagai Ketua RW 08
Warga RT 25, M Firdaus menambahkan sejak awal adanya tuntutan wikayah Tegal Binangun yang tidak ingin masuk wikayah Banyuasin, sebenarnya sengketa tersebut sudah dibahas.
“Namun anehnya tidak seluruhnya, masih ada beberapa RT yang masih kena klaim Kabupaten Banyuasin sebagai wilayahnya,” katanya.
Menurutnya banyak dampak yang akan warga rasakan sekitar jika masih masuk dalam wilayah Banyuasin.
“Meski mereka membuat perwakilan disini (Tegal Binangun, red), namun dari segi pengurusan administrasi seluruhnya akan terhambat mengingat pusat kota Banyuasin jauh dari Tegal Binangun,” katanya.

Baca Juga:  Antoni Yuzar  Minta  Gubernur Sumsel Lantik Komisioner KPID

Kemudian dari segi pendidikan, akan mengancam sekolah anak-anak.
“Karena saat ini menggunakan sistem zonasi, tentu anak-anak akan sulit mendaftar sekolah nantinya,” katanya. Lalu, dari segi bansos juga akan mulai terhambat.#udi

Komentar Anda
Loading...