Ger-Maki dan ASB Desak BPK Keluarkan Opini  Tidak Wajar Pada Laporan Keuangan Pemkot Palembang Tahun 2022

77
Puluhan Aktivis Ger-Maki dan Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) menggelar Aksi bersama di  halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , Jumat (24/3).(BP/udi)

Palembang, BP- Sehubungan dengan menyikapi refleksi akhir tahun Pemerintahan Kota Palembang tentang evaluasi resapan APBD Tahun 2022 yang dianggap kurang efektif untuk progres Kota Palembang yang lebih baik. Juga kemudian banyaknya kejanggalan terkait Laporan pertanggung jawaban di tahun 2018 dan 2021 sehingga menimbulkan indikasi ketidaksesuaian dan temuan pada laporan tersebut.

 

Puluhan Aktivis Ger-Maki dan Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) menggelar Aksi bersama di  halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , Jumat (24/3).

 

Dalam orasinya Koordinator aksi Rudi Pangaribuan  mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan untuk serius dan transparan dalam pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2022.

 

Menurutnya banyak hal-hal yang dilakukan Pemkot Palembang  yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal tahun  dimana berkali-kali Pemkot Palembang selalu mengalami pengembalian keuangan di tahun 2018  Pemkot Palembang melakukan hal yang salah dan ditahun 2022 Pemkot Palembang mengulanginya lagi.

Baca Juga:  Hujan Interupsi, Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Empat Lawang di KPU Sumsel Diperpanjang

 

“Kita juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan untuk berani mengeluarkan opini  Tidak Wajar pada hasil pemeriksaan laporan keuangan  Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2022,” katanya.

 

Rudi memastikan akan terus mengawal tuntutan aksi ini sampai ke Pusat dan sesuai prosedur sebagaimana mestinya.

 

“ Anggaran itu dibayar  dari pajak yang kita bayar, sebuah kewajiban bagi rezim kekuasaan  memanfaatkan  anggaran pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat namun yang terjadi jalan di kota Palembang banyak berlubang, lampu jalan  banyak yang mati, air minum dinaikkan, pengadaan didinas-dinas banyak kejanggalan ,” katanya.

 

Sedangkan koordinator lapangan  Rahman mengatakan , menilai keuangan Pemkot Palembang yang harusnya digunakan untuk  pelayanan masyarakat ternyata nol dan dia mencontohkan lampu jalan banyak mati dan kriminalitas  banyak terjadi.

Baca Juga:  DPRD Sumsel Berikan Alternatif Dana Perbaikan JSC

 

“ Kita lihat jalan-jalan protokol di Palembang banyak rusak, apakah layak dikatakan penilaian keuangan Pemkot Palembang dikatakan wajar  tanpa pengeculian, kami minta penilaian keuangan tahun 2022  BPK perwakilan Sumsel lebih serius  memeriksa keuangan Pemkot Palembang,” katanya.

 

Untuk itu pihaknya meminta BPK Perwakilan Sumsel lebih serius dan lebih transparan  dalam melakukan pemeriksa LPJ Keuangan Pemkot Palembang di  tahun 2022.

 

Sedangkan Rita Diana sebagai Kasubag Humas BPK Perwakilan Sumsel yang menerima pendemo mengakui tim dari BPK Perwakilan Sumsel sedang memeriksa keuangan kota Palembang.

“ Tim kita itu memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah  seluruh kita ada 18 entitas di provinsi Sumsel , “ katanya.

Menurutnya pihaknya laporan keuangan ini artinya memeriksa kewajaran  atas angka-angka  yang ada dilaporan keuangan itu  wajar atau tidak.

Baca Juga:  Kerahkan Pesawat ‘Piper Cayenne’ Untuk Hujan Buatan di Sumsel

“ Kita juga melakukan cek fisik berdasarkan sample dan pertimbangan tim , kalau beresiko besar seperti angkanya besar, mungkin ada pengaduan  dari masyarakat kepada kita berkaitan pekerjaan dikota Palembang itu menjadi bahan pertimbangan pemeriksaan kita,” katanya.

Selain itu terkait pemberian opini  murni pihaknya sampaikan berdasarkan mekanisme BPK dimana BPK independen dan tidak terpengaruh dengan pemerintah daerah yang diperiksa dan berdasarkan metodologi pemeriksaan .

“ Jika memang layak dapat wajar tanpa  pengeculian itu tanggungjawab kami atas opininya , kalaupun seandainya mereka tidak layak dapat wajar tanpa pengeculian  iya tanggungjawab kami juga , jadi kami menyatakan opini tidak sembarangan ada mekanisme panjang yang kami tentukan  dengan berbagai pertimbangan  dalam akutansi dan auditing,” katanya.#udi

 

 

Komentar Anda
Loading...