

Palembang, BP- Sehubungan dengan menyikapi refleksi akhir tahun Pemerintahan Kota Palembang tentang evaluasi resapan APBD Tahun 2022 yang dianggap kurang efektif untuk progres Kota Palembang yang lebih baik. Juga kemudian banyaknya kejanggalan terkait Laporan pertanggung jawaban di tahun 2018 dan 2021 sehingga menimbulkan indikasi ketidaksesuaian dan temuan pada laporan tersebut.
Puluhan Aktivis Ger-Maki dan Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) menggelar Aksi bersama di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) , Jumat (24/3).
Dalam orasinya Koordinator aksi Rudi Pangaribuan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan untuk serius dan transparan dalam pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2022.
Menurutnya banyak hal-hal yang dilakukan Pemkot Palembang yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di awal tahun dimana berkali-kali Pemkot Palembang selalu mengalami pengembalian keuangan di tahun 2018 Pemkot Palembang melakukan hal yang salah dan ditahun 2022 Pemkot Palembang mengulanginya lagi.
“Kita juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan untuk berani mengeluarkan opini Tidak Wajar pada hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2022,” katanya.
Rudi memastikan akan terus mengawal tuntutan aksi ini sampai ke Pusat dan sesuai prosedur sebagaimana mestinya.
“ Anggaran itu dibayar dari pajak yang kita bayar, sebuah kewajiban bagi rezim kekuasaan memanfaatkan anggaran pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat namun yang terjadi jalan di kota Palembang banyak berlubang, lampu jalan banyak yang mati, air minum dinaikkan, pengadaan didinas-dinas banyak kejanggalan ,” katanya.
Sedangkan koordinator lapangan Rahman mengatakan , menilai keuangan Pemkot Palembang yang harusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat ternyata nol dan dia mencontohkan lampu jalan banyak mati dan kriminalitas banyak terjadi.
“ Kita lihat jalan-jalan protokol di Palembang banyak rusak, apakah layak dikatakan penilaian keuangan Pemkot Palembang dikatakan wajar tanpa pengeculian, kami minta penilaian keuangan tahun 2022 BPK perwakilan Sumsel lebih serius memeriksa keuangan Pemkot Palembang,” katanya.
Untuk itu pihaknya meminta BPK Perwakilan Sumsel lebih serius dan lebih transparan dalam melakukan pemeriksa LPJ Keuangan Pemkot Palembang di tahun 2022.
Sedangkan Rita Diana sebagai Kasubag Humas BPK Perwakilan Sumsel yang menerima pendemo mengakui tim dari BPK Perwakilan Sumsel sedang memeriksa keuangan kota Palembang.
“ Tim kita itu memeriksa laporan keuangan Pemerintah Daerah seluruh kita ada 18 entitas di provinsi Sumsel , “ katanya.
Menurutnya pihaknya laporan keuangan ini artinya memeriksa kewajaran atas angka-angka yang ada dilaporan keuangan itu wajar atau tidak.
“ Kita juga melakukan cek fisik berdasarkan sample dan pertimbangan tim , kalau beresiko besar seperti angkanya besar, mungkin ada pengaduan dari masyarakat kepada kita berkaitan pekerjaan dikota Palembang itu menjadi bahan pertimbangan pemeriksaan kita,” katanya.
Selain itu terkait pemberian opini murni pihaknya sampaikan berdasarkan mekanisme BPK dimana BPK independen dan tidak terpengaruh dengan pemerintah daerah yang diperiksa dan berdasarkan metodologi pemeriksaan .
“ Jika memang layak dapat wajar tanpa pengeculian itu tanggungjawab kami atas opininya , kalaupun seandainya mereka tidak layak dapat wajar tanpa pengeculian iya tanggungjawab kami juga , jadi kami menyatakan opini tidak sembarangan ada mekanisme panjang yang kami tentukan dengan berbagai pertimbangan dalam akutansi dan auditing,” katanya.#udi