SMB IV Berharap Kedepan JKPI Bisa Lestarikan Budaya dan Adat Istiadat di Palembang

18
Sultan Pale mbang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn berpoto bersama usai mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) IX, di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (3/11). (BP/udi)

 

Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn mengucapkan selamat kepada kota Palembang yang menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) IX, di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (3/11). diikuti 44 delegasi kabupaten/kota.
“ Maknanya warisan-warisan budaya dan adat istiadat

yang ada di Palembang ini dengan dilaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan tetap untuk dilestarikan dan kita manfaatkan adat dan budaya yang ada di Sumatera Selatan menjadi aset wisata daerah,” kata SMB IV usai mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) IX, di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (3/11).

Baca Juga:  Potong Seekor Sapi, PPP Sumsel Bagikan Daging Kurban Ke Masyarakat dan Pengurus

Disamping juga menurutnya dapat menambah benefit buat masyarakatnya.
SMB IV berharap JKPI kedepan bisa merumuskan perlindungan kepada semua cagar-cagar budaya yang ada didaerahnya masing-masing , diseluruh Indonesia khususnya kota Palembang , Sumatera Selatan.

“ Kita sangat banyak memiliki cagar budaya , seperti masjid banyak juga yang harus kita lestarikan , mudah-mudahan nanti bersama pemerintah kita up lagi semuanya dan kedepan kita bisa bersinergi,” katanya.
Ketua Presidium JKPI IX, Bima Arya Sugiarto, menilai ada beberapa tantangan untuk mewujudkan destinasi wisata maupun kota pusaka. Yakni komitmen, infrastuktur, dan legal.

Baca Juga:  Forkopimda Sumsel Tinjau Operasional Tol Palembang-Kayu Agung

 

“Tidak semua kepala daerah punya komitmen kuat. Terkadang pemerintah provinsi semangat, kementerian tidak mendukung, kota berkomitmen, provinsi tidak. Atau pemerintah pusat mendorong, tapi tidak ada respons dari provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Bima.

Komentar Anda
Loading...