Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel Ingatkan Banyak Jalan Kabupaten di Sumsel Yang Rusak
Palembang, BP- DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (APBD) Provinsi Sumse Tahun Anggaran (TA) 2023, Senin (26/9) di ruang rapat lantai III DPRD Sumsel.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan HM Giri Ramandha N Kiemas dan anggota DPRD Sumsel lainnya.
Hadir Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H Mawardi Yahya , Sekda Sumsel SA Supriono , kepada OPD dan dinas dan para undangan
9 Fraksi di DPRD Sumsel melalui juru bicaranya Fraksi Partai Golkar R Sangkut, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ike Mayasari, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Solehan Ismail , Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Tamtama Tanjung, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Nurhilya, Fraksi Partai Nasdem Yeni Erlita, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Firdaus, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Abusari, Fraksi Hanura Perindo melalui juru bicaranya Firdaus Ishak.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar R Sangkut meminta kepada pemerintah Provinsi Sumsel untuk memperhatikan dampak kenaikan BBM terhadap ekonomi masyarakat, agar program kegiatan yang dilakukan benar-benar tetap sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di bidang infrastruktur terutama jalan, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Provinsi Sumatera Selatan untuk benar-benar memperhatikan kondisi jalan yang menghubungkan antar Kabupaten mengingat banyak jalan-jalan yang saat ini mengalami kerusakan yang sangat parah dan menyulitkan transportasi masyarakat, tentunya kalau tidak segera dilakukan perbaikan maka akan sangat merugikan bagi perekonomian masyarakat.
“Berikut ini beberapa contoh jalan yang mengalami kerusakan parah yaitu jalan di Kabupaten daerah Jirak Kabupaten PALI, Muara Enim, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Selain itu juga jalan di daerah Ranau Selatan, Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera menanggulanginya mengingat akan ada event tahunan Sriwijaya Ranau Grand Fondo,” katanya.
Selain itu pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel agar dapat memaksimalkan anggaran yang ada dalam rangka mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
“APBD tahun ini merupakan tahun keempat, untuk itu kami ingatkan agar pada sisa tahun ini anggaran benar-benar dialokasikan sebagai mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Maka dari itu, dalam upaya mencapai visi misi tersebut, lanjut Ersangkut, diperlukan langkah strategis, inovasi dan penyusunan program yang tidak hanya menjiplak (copy paste) dari program sebelumnya.
“Dalam mencapai visi misi tersebut, Fraksi Golkar kembali mengingatkan agar OPD di Pemerintah Provinsi Sumsel harus memiliki langkah strategis, inovasi dan menyusun program bukan hanya copy paste dari program tahun sebelumnya saja,” katanya.
Ersangkut berharap, melalui pandangan dan saran tersebut, kedepannya dapat memberikan manfaat Pemerintah Provinsi Sumsel dalam pengambilan keputusan dalam penetapan aturan.
“Kami harapkan pandangan umum ini bisa menjadi masukan dan dorongan terhadap Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menjalankan tanggungjawab dengan baik,” katanya.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Tamtama Tanjung menilai kedepan perlu diperhatikan terobosan baru untuk peningkatan iklim investasi dan bentuk bentuk usaha di daerah, serta pengembangan ekspor.
Selain itu untuk peningkatan PAD perlu digali sumber sumber baru, seperti sumber dari Terminal khusus Pelabuhan, selain yang sudah ada yaitu berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang muaranya akan meningkatkan Pendapatan Daerah.
Mengenai Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pihaknya menilai seharusnya dapat memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, serta meningkatkan daya saing masyarakat dan daerah yang difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan atau jaring pengaman sosial, dan infrastruktur, sehingga mobilitas, konektivitas dan produktivitas masyarakat dapat tetap terjaga dengan baik.
“Sejauh manakah Belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengakomodir hal-hal tersebut?
Terkait Program Kegiatan, Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan Anggaran dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap anusipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemic dan pemulihan perekonomian masyarakat. Artinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui OPD-OPD terkait harus mampu membuat program yang menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Pemerintah Provinsi Sumatera di masa-masa sulit pemulihan perekonomian saat ini.
Rapat paripurna dilanjutkan pekan depan , Kamis (29/9) dengan agenda jawaban dari Gubernur Sumsel .#osk