Berkaca Dari Konflik di Era Kesultanan Palembang, Sejarawan  Ingatkan Investasi Asing di Indonesia

Palembang, BP

KONFLIK  di era Kesultanan Palembang Darussalam dan jauh sebelum itu antara Palembang dan penjajah Inggris dan Belanda salah penyebabnya adalah perebutan sumber daya alam .

Palembang sendiri dengan wilayah yang sangat luas, kaya dengan hasil timah dan hasil bumi lainnya,  ini menjadi salah satu pemicu penjajah ingin menjajah Palembang, padahal awalnya Inggris dan Belanda datang ke Palembang untuk berdagang namun ujung-ujung ingin menjajah Palembang.

 

“Konflik Palembang dengan Inggris dan Belanda salah satunya karena faktor sumber daya alam Kesultanan Palembang Darussalam yang kaya  dan ditopang dengan letak geografis yang sangat strategis,” kata Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) cabang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Unsri Dr Farida R. Wargadalem, M.Si saat  menjadi dosen tamu tema Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang  “Melihat Palembang Era Konflik” di lantai III aula PPS UIN Raden Fatah Palembang, Kamis (25/4).Kegiatan yang dikemas dalam Kuliah Tamu ini dibuka oleh Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag.

Dikaitkan era sekarang menurut Farida, Indonesia tetap menjadi ladang empuk bagi negara lain untuk menguasai sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya termasuk Palembang.

“ Kalau kita lihat semuanya itu dalam rangka mereka melakukan eksplorasi katanya untuk kemaslahatan umat tapi buktinya hanya kelompok tertentu yang menikmati,” katanya.

Dia melihat tenaga-tenaga asing boleh berkerja di Indonesia karena belum ada yang ahli dibidang tertentu  dengan sambil mengirim generasi muda Indonesia ke luar negeri  untuk menuntut ilmu nanti jika mereka sudah siap nanti kita tidak butuh lagi tenaga kerja asing.

“ Apakah sekarang kita memanfaatkan tenaga ahli kita atau belum , ini masih dalam pertanyaan,” katanya.

Farida mengingatkan investasi asing yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya tidak ingin rugi dan ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal.

“Perlu adanya kehati-hatian dalam investasi asing di Indonesia,  di undang-undang dasar jelas , bahwa bumi, darat, laut, udara  dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,  jelas kalau UUD itu tapi yang jadi masalah implementasinya  apakah itu dilaksanakan sesuai amanat UUD 45, saya kira masih jauh dan faktanya demikian dan ini bukan berlaku di Indonesia , di Palembang tapi berlaku di daerah lain,” katanya.

Menurutnya Indonesia dari dulu sampai sekarang ini lahan empuk, perebutan sumber daya alam sudah menjadi muara konflik sejak dulu, sejarah ini hendaknya dijadikan pelajaran untuk kegiatan ekonomi Indonesia, khususnya urusan investasi.

Dia  mengingatkan dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan asing agar tetap menunjukkan kedaulatan Indonesia sebagai pemilik SDA serta tidak berada di bawah tekanan, sebab jika tidak maka bukan mustahil sejarah runtuhnya Kesultanan Palembang berulang kepada yang lain.

“Untuk itulah, dengan sinergitas pemerintah, akademik maupun penggiat sejarah bisa mengantisipasi upaya tersebut,” katanya.

Sebelumnya Farida menjelaskan mengenai, konflik terbesar pada masa Kesultanan Palembang terjadi pada abad ke 19 hingga tahun 1825. Puncaknya, Kesultanan Palembang dihapuskan.

“Banyak faktor sehingga terjadinya konflik, seperti faktor internal terjadi saar Pangeran Adipati berkeinginan menjadi sultan,” kata Dr Farida.

Sedangkan faktor eksternal, sambung dia, Bangka Belitung yang masuk wilayah Kesultanan Palembang merupakan penghasil timah terbesar di dunia sehingga Inggris dan Belanda berupaya untuk merebut timah dengan menguasai Palembang.

Sedangkan Dr. Muhammad Adil, MA, Ketua Program Studi (S3) PI PPs UIN Raden Fatah Palembang, mengatakan, bahwa Kuliah tamu ini hasil dari Diskusi Reboan dengan pesertanya mahasiswa program Doktor PI.

“Dari Diskusi sini, diputuskan perlu untuk rutin menyelenggarakan kajian terkait sejarah Kota Palembang yang terkait Kemelayuan dan Keislaman,” ujarnya.

Dalam diskusi ini pihaknya mengajak mahasiswa untuk mengkaji masa konflik di era Kesultanan Palembang.

Lebih jauh dia menjelaskan, kajian ilmiah sejarah dilakukan sebagai rangkaian untuk memperkuat distensi UIN Raden Fatah sebagai peradaban melayu nusantara. Untuk itulah, sambungnya, kajian sejarah melayu akan terus dilakukan dan berkelanjutan.

“Hasilnya nanti, setiap data yang diperoleh dalam kegiatan akan disimpulkan dan dibuat dalam bentuk buku,” katanya.osk