Pembangunan Fly Over Simpang Angkatan 66 Macet di Utilitas, Komisi IV Bakal Panggil PLN dan Pertagas
Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat kerja perihal hasil monitoring progres pembangunan Fly Over Angkatan 66 Palembang bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/8) (BP/IST)
Palembang, BP- Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel menggelar rapat kerja perihal hasil monitoring progres pembangunan Fly Over Angkatan 66 Palembang bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/8).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Ir Holda MSi, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Asadiki , dan sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel Nasrul Halim dan sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sumsel lainnya.
Menurut Holda mengatakan, hari ini pihaknya rapat dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel, PUBM Provinsi Sumsel, PUPR Kota Palembang dan PT Waskita.
“Mereka tetap komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Fly Over tersebut yang ada di Sumsel ini sesuai dengan kontrak-kontrak yang sudah mereka lakukan. Tapi ada beberapa kendala yaitu utilitas PLN dan Pertagas,” ujarnya.
Dan Selasa tanggal 16 ini pihaknya memanggil PLN dan Pertagas untuk mempercepat apa yang menjadi kendala. Tujuannya untuk mempercepat pihak Waskita untuk pembangunan Fly Over tersebut.
Holda menuturkan, pihaknya berharap pembangunan Fly Over ini berjalan lancar dan cepat.
“Sesuai dengan kontraknya yaitu 21 bulan. Harapannya kalau bisa lebih cepat semua bisa mempercepat, bahkan Bapak Gubernur berharap kalau bisa Oktober 2023 bisa selesai. Itu harapan Gubernur dan harapan masyarakat Palembang,” katanya.
Ketika ditanya tentang pembebasan lahan, Holda mengungkapkan, uangnya sudah ada. Tinggal pembayaran 3 persil lagi.”Hanya butuh pengukuran ulang dari BPN untuk pembayaran. Semua langkah dilkukan sesuai aturan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Asadiki menuturkan, untuk pembebasan lahan itu 80 persen dianggarkan Pemprov dan 20 persen dianggarkan Pemkot Palembang. “Untuk Pemprov menganggarkan Rp 56 miliar,” katanya.
Sekretaris Komisi IV Nasrul Halim menambahkan, dalam rapat ini ada dua agenda. Yang pertama membahas masalah utilitas ada dua yaitu PLN dan pertagas.
“Insya Allah besok jam 4 sore kita panggil untuk rapat di sini. Sehingga permasalahan yang ada cepat selesai.Yang kedua masalah lahan, itu bukan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kota Palembang dan itu ada 3 persil lagi,” katanya.
Lebih lanjut Nasrul menerangkan, masyarakat ingin pengukuran ulang oleh BPN Palembang.
“Menurut mereka soal harga tidak ada masalah lagi bagi. Mereka hanya ingin terang benerang untuk ukuran lahannya saja,” katanya.#osk