Palembang, BP—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar rapat dengar pendapat terkait pelecehan seksual oleh oknum Dosen Unsri, Senin (6/12) di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
Rapat ini juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumatera Selatan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri, serta Pihak Korban
Dalam rapat ini, Petinggi Universitas Sriwijaya tak penuhi undangan rapat dengar pendapat terkait kasus pelecehan seksual.
Menurut Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan, alasan jajaran pimpinan Unsri tengah menggelar rapat internal terkait masalah yang sama. Ia mengaku kecewa karena kehadiran pihak Unsri agar tidak menjadi blunder di masyarakat.
“Kami sebetulnya berharap ada pihak rektorat karena yang sangat ditunggu adalah pihak Unsri,” katanya.
Tambahnya, memang secara struktural pihak DPRD Sumsel dan pihak Unsri tidak ada hubungan, namun DPRD Sumsel merupakan representatif dari masyarakat dan kasus ini terjadi di wilayah hukum Sumatera Selatan ia meminta untuk kasus ini segera dituntaskan.
Politisi Partai Golkar ini mengaku dia mewakili perempuan dan alumni Unsri sangat kecewa atas tindakan Dekan Fakultas Ekonomi yang mengintimidasi dan melarang mahasiswi korban pencabulan untuk mengikuti yudisium.
“Jangan menghambat pendidikan mereka,” cetusnya.
Jika hal ini tidak ditindak tegas, lanjut Anita, maka kasus ini akan terus bergulir tanpa ada kepastian yang jelas. Menurutnya, inilah saatnya untuk mengungkapkan kasus tersebut dengan terang benderang.
“Ini momen yang pas sekali, namun sangat disayangkan pihak rektorat tidak bersedia menghadiri,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyatakan akan terus berupaya meyakinkan pihak BEM Unsri dan mahasiswi korban yang bersangkutan agar tidak mendapatkan intimidasi dari pihak mana pun.
“Kami juga siap membantu untuk memulihkan trauma pada korban,” katanya,
Dia juga mengucapkan ungkapan terima kasih kepada Polda Sumsel, khususnya Ditreskrimum yang telah bertindak cepat dalam upaya penangan kasus ini.
“Semua jajaran kepolisian yang bertugas saya sangat apresiasi,” katanya.
Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis memastikan DPRD Sumsel akan mengawal kasus ini bersama-sama .
“ Tidak hanya dari lawyer, dari PPA dari kawan-kawan BEM tapi kita semua akan mengawal kasus ini,” katanya.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengaku kecewa lantaran pihak Rektorat Unsri tidak menghadiri pertemuan ini.
“ Kita pastikan kita akan mengawal kasus ini dan minta pelakunya dihukum berat,” katanya.
Kepala Dinas (Kadis) PPPA Provinsi Sumsel, Henny Yulianti, S.IP mengatakan sesuai dengan tugas dan fungsi PPA mendampingi korban. Ia mengajak untuk korban lain di luar untuk melapor ke pihak terkait untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut.
“Sudah ada pembuka jalan, ayo semua yang sudah menjadi korban yang sudah lama atau yang baru berdampingan kita bersama,” katanya.
Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Unsri Dwiki Sandy mengungkapkan tidak ada tempat bagi dosen yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya di Unsri.
“Kami terus mengupayakan penyelesaian kasus ini sehingga saat ini sudah banyak korban yang muncul dan melaporkan,” katanya.#osk