Palembang, BP – Polemik Penunjukkan Eks Koruptor Emir Moeis menjadi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus bergulir.
Pasalnya jabatan Komisaris BUMN menjadi dambaan bagi banyak kalangan, banyak orang yang tergiur dengan jabatan tersebut.
Apalagi jabatan tersebut merupakan jabatan strategis suatu lokus pemerintahan, sehingga haruslah diisi oleh seseorang yang kompeten di bidangnya juga memiliki track record yang baik.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut memberikan komentar.
Mardani Ali Sera mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak sama sekali menunjukkan keberpihakan pada aksi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Mardani Ali Sera melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera pada Jumat (06/08).
“Tidak menunjukkan pemihakan pada aksi pemberantasan korupsi, padahal ini jadi masalah besar bagi Indonesia,” ujarnya.
Terkait dengan pengangkatan eks terpidana kasus korupsi sebagai komisaris di salah satu anak BUMN itu, dia mengatakan bahwa mesti diselidiki dasar penunjukkannya.
“Padahal ini jadi masalah besar bagi Indonesia,” tuturnya.
Mardani Ali Sera menilai bahwa hal tersebut bisa saja menjadi klientelisme karena bagian dari kelompok itu.
“Bisa jadi klientelisme karena bagian dari kelompok,” katanya.
Atas penunjukan mantan koruptor sebagai komisaris, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi pola penujukkan komisaris-komisaris yang lain di BUMN khususnya.
“Ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi pola penunjukkan komisaris2 BUMN khsususnya,” pungkasnya. #ric