Palembang, BP- Anggota Fraksi PKB DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) M Oktaviansyah mengharapkan Gubernur Sumsel untuk meninjau kembali dan mengevaluasi pergub tentang nomor polisi ganjil genap yang sudah diberlakukan selama satu minggu lebih di Palembang.
“ Kami harapkan pergub ini di kaji ulang dan dievaluasi setelah dilaksanakan kurang lebih satu minggu lebih ini agar asas efektivitas itu dapat dilaksanakan,” katanya, Kamis (15/7).
Pihaknya juga mengharapkan kebijakan ganjil genap ini berguna bagi masyarakat khususnya di kota Palembang.
“ Sebagai contoh di DKI Jakarta itu sudah beberapa tahun dilaksanakan ganjil genap ini dimasa pandemi Covid-19 kebijakan ganjil genap ini di hentikan , itu merupakan salah satu yang harus kita evaluasi,” kata politisi PKB ini.
“ Kami harapkan saudara Gubernur membuka kembali Wisma Atlet sebagai tempat isolasi mandiri kepada masyarakat yang terpapar Covid-19, kami harapkan Covid-19 khususnya diSumsel ini agar bisa diturunkan , kami harapkan BOR ini dapat kita laksanakan,” kata anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini.
Termasuk menurutnya anggaran penanggulangan Covid-19, pihaknya harapkan agar ditingkatkan di tahun ini mengingat pasien yang terpapar sudah sangat tinggi,” katanya.
Sedangkan Gubernur Sumsel H Herman Deru menilai kebijakan ganjil genap semata-mata hanya untuk mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat.
“ Ada kesadaran di masyarakat yang diwarning oleh Pemerintah, darihasil pantauan petugas kita Dishub dan instansi lain yang kita tugaskan di lapangan ada penurunan sedikit diatas 30 persen aktivitas yang tidak bermanfaat , ini tidak lama seminggu lagi ini bukan aksi coba-coba,” kata Gubernur dalam Rapat paripurna XXXI Pembicaraan Tingkat II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi di DPRD Sumsel Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2020 di gelar, Senin (12/7).
Gubernur berjanji jika sudah berjalan seminggu lagi maka pihaknya akan melakukan evaluasi.
“Kalau evaluasinya ada dua kalau dia menghasilkan dua rekomendasi satu membuat lalu lintas tertata , kedua memang berdampak kepada penurunan penyebaran Covid ini bisa jadi kita perluas , tapi kalau indikator dua ini tidak tercapai ya berarti cukup PPKM tahap pertama saja, “ katanya sembari mengatakan , pihaknya juga tidak ingin masyarakat terganggu aktivitasnya.#osk