Palembang, BP-Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berkaitan dengan akses exit tol yang berada di kawasan tol Pematang Panggang-Kayu Agung sejauh 70 Km lebih yang kemarin sudah disetujui Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) exit tol ada di Desa Kemang , namun saat ini terkendala dengan alih fungsi dari peralihan massa ke pemerintah yang masih ada kendala.
“ Artinya tidak bisa diselesaikan dengan baik, kami menawarkan dan sudah berkomunikasi dengan bapak Gubernur, sudah saya sampaikan melalui rapat paripurna , kami secara pribadi waktu jadi anggota DPRD kabupaten sudah lima kali ke PT Hutama Karya (HK) dan ke Kementrian PUPR berkaitan dengan pengajuan exit tol yang ada di Desa Suka Mukti, Desa Suka Mukti sudah kami usulkan untuk ada exit tol , mengingat Desa Suka Mukti terbelah dengan adanya jalan tol, makanya kalau ada exit tol disitu akan memperingan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya,” kata anggota Fraksi PKB DPRD Sumsel Meri SPd Sos saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna XXX (30) DPRD Sumsel dengan agenda Jawaban Gubernur Sumsel terhadap Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas 9 raperda Provinsi Sumsel 2021, Rabu (19/5).
Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas dan Muchendi Mahzareki dan dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru , Kepala OPD dan para undangan
Politisi PKB ini meminta Gubernur Sumsel segera menindaklanjuti aspirasi ini lebih lanjut.
Sedangkan Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, antara exit tol terakhir di Provinsi Lampung untuk Tol Trans Sumatera ada di kabupaten Mesuji terakhir berbatasan dengan Sumsel.
“ Untuk pintu yang di Sumsel baru ada di SP Padang , Kayuagung dan sekitarnya, maka sudah dijanjikan oleh investor dan sudah disetujui oleh BPJT antara ruas itu ada satu lagi mau di bangun exit tol, penentuan desannya kemarin kita duduk bareng dengan investornya HK dan masyarakat itu masalah titik desanya, meskipun konsekuensinya kita harus membangun 27 Km exit, itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah OKI sudah bersedia dan saat ini secara bertahap exit itu sudah kita bangun agar nanti ketika pembangunan interchange itu terjadi sudah tidak memakan biaya lagi,” katanya.
Tapi kata Gubernur, dia minta kesungguhan dari masyarakat dalam menghibahkan tanahnya kalau bisa dalam wujud tertulis jangan nanti jika interchange sudah dibangun dengan biaya tidak sedikit , satu interchange itu Rp 500 miliar yang akan dikeluarkan oleh investor, maka itu harus di jaga betul.
“Saran saya , harapan saya agar HKnya kita undang tapi sekali ini saya minta DPRD yang mengundang nanti didampingi PU BM kita dari BPN agar menetapkan lagi karena di OKI sendiri ada debatable ada minta dititik Lubuk Seberuk ada yang minta titik satunya, ini yang harus kita kongkritkan, bahwa HK sudah sangat bersedia, menginvestasikan nilai Rp500 miliar untuk interchange, begitu pak Merry, kompakkan dulu yang di OKI jangan sampai ini jadi tertunda gara-gara taruk ulur antara Desa Kemang dan Desa Mataram, tolong nanti disingkronkan pak HK tidak mungkin akan membangun dua tapi tidak mungkin dia juga ingkar, karena dia masih banyak butuh penlock-penlock dari kita,” katanya.#osk