Palembang, BP–Sejumlah orang yang menamakan dirinya Masyarakat Miskin Kota (MMK) menggelar demo dikantor Walikota Palembang , Selasa (11/5).
Massa menuntut transparansi anggaran Covid-19 di kota Palembang tahun 2020 hingga 2021 dan prihatin tingginya angka kematian Covid-19 di kota Palembang.
Ketua MMK, Aripin Kalender mengaku miris angka kematian Covid-19 di Palembang tinggi yang membuktikan tidak ada keseriusan Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi pandemii Covid-19 di kota Palembang.
“Kenapa pasien Covid banyak mati, langkah awalnya apa, “kata Aripin dalam orasinya.
Aripin meminta peran Pemerintah Kota Palembang untuk transparasi dana Covid-19 dan mengevaluasi kinerja Kadinkes kota Palembang karena banyak masyarakat mati sia-sia karena Covid-19 dan tingginya angka kematian Covid-19 di Palembang.
Selain itu pihaknya dia meminta Pol PP Kota Palembang untuk lebih keras lagi untuk action di lapangan dan jangan hanya polisi saja terlibat, selama ini polisi aktip dalam menegakkan protokol kesehatan bagi masyarakat.
“Pemerintah kota Palembang adem ayem bae, katek pembubaran jika ada kerumunan orang, katek gerakan nak nunggu perintah baru razia,” katanya.
Dia melihat virus Covid-19 mutasi dari India , B1617 lebih ganas dan cepat menular.
Sedangkan Asisten III Setda Pemkot Palembang Agus Kelana yang menerima massa mengatakan,untuk penanganan kasus Covid-19 di kota Palembang , Pemkot palembang telah berupaya melalui APBD , Non APBD agar penekanan penyebaran Covid -19 bisa ditekan.
“Seperti yang disampaikan tadi tingkat kematiannya masih sangat tinggi, berbagai macam alasan tentu kita akui bahwa kematian di Palembang masih diatas tingkat kematian nasional, namun demikian percayalah niat baik pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam penyebaran Covid- 19 ini tentu dilakukan dengan cara-cara yang baik dan niat yang tulus ,” katanya.
Terpenting menurutnya kedepan, bersama –sama melawan dan menghambat penyebaran Covid -19 dengan protokol kesehatan (Prokes) tidak cukup dengan pemerintah saya melakukannya tapi seluruh stekholder, element masyarakat untuk tertib atau menjalankan saran-saran dari kebijakan pemerintah.
Termasuk masyarakat di larang mudik, karena kita tidak tahu diantara kita ini apakah Orang Tanpa Gejala (OTG) atau sebaliknya .
“Aspirasi ini kami terima , akan menjadi masukan berharga dan mudah-mudahan penanganan Covid -19 akan lebih baik lagi dan kita juga melaksanakan ini dengan forum koordinasi pimpinan daerah, dengan Polrestabes , dengan Kodim, Kejari dan lain-lain , seluruh stekholder termasuk rumah sakit-rumah sakit,” katanya.#osk