Kemiskinan di Sumsel Meningkat Diatas Rata-Rata Nasional, Lury Usulkan Harus Ada Upaya Diskresi

Palembang, BP

Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel kembali merilis angka kemiskinan di Provinsi ini. Hasilnya, jumlah penduduk miskin Sumsel mencapai 1.081,58 ribu orang atau 12,66 persen dari total penduduk.

Dibandingkan dengan kondisi September 2019 jumlah penduduk miskin bertambah seba nyak 14,42 ribu orang dari 1.067,16 ribu orang atau naik 0,10 persen poin dari 12,56 persen.

Menyoroti hal tersebut, disela-sela kegiatan sosial rutin yayasannya berupa berbagi makan siang gratis untuk rakyat miskin kota, Sabtu (18/7) Direktur Eksekutif LEA Foundation, Hj Lury Elza Alex Noerdin menyebut harus ada upaya diskresi jika ingin angka kemiskinan dapat dikurangi secepatnya.

“Angka kemiskinan saat ini semakin meningkat, Pemerintah Daerah harus berani membuat kebijakan yang solutif dan efektif bukan sekedar populis. Bila perlu kurangi belanja rutin daerah yang tidak perlu dan alihkan kedalam bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan” kata Lury.

Dirinya menyebut, bahwa kebijakan yang dibuat dalam proses pengentasan kemiskinan ini harus dimonitor dengan baik.

“Dinas atau instansi terkait harus rutin turun kebawah untuk terus melakuakan pengawasan dan evaluasi untuk melakukan kebijakan kebijakan yang dapat meringankan beban rakyat, beban rakyat sudah susah ditambah birokrasi yang serba sulit. Sekarang urusan KTP aja masih banyak yg berbelit-belit. jangan lagi ada berita rakyat kecil urus KTP aja sampai berbulan bulan” tambah Ketua KPPG Sumsel tersebut.

Ditanya mengenai program pemerintah saat ini, dirinya mengingatkan kembali bahwa Pemkot/Pemkab dan Pemprov harus bersinergi serta membuat rumusan yang relevan dalam pengentasan kemiskinan.

“Nah seharusnya Pemkot/Pemkab dan Pemprov lah yang punya kewenangan dan tanggung jawab, sehingga harus lebih kompeten mengatasi masalah kemiskinan. Rumusan solusinya juga harus relevan dengan tantangan perkembangan zaman yang ada. Misalnya saat ini era Revolusi Industri 4.0, ini peluang untuk mengembangkan usaha kerakyatan berbasis digital” kata Lury.

Lury sendiri melalui yayasannya terus aktif melakukan kegiatan rutin pembagian makan siang gratia untuk masyarakat serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin kota.

“Alhamdulillah, LEA Foundation bisa terus melaksanakan kegiatan jum’at barokah ini. Saya tahu kok kegiatan ini sebenarnya tidak bisa menghilangkan angka kemiskinan yang saat ini semakin meningkat, tapi setidaknya kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat miskin khususnya pada kebutuhan pangan” kata Lury.

Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan memang masih menjadi masalah serius, dimana angka kemiskinan Sumsel terbilang tinggi melebihi garis kemiskinan nasional sekitar 9,41% sementara Sumsel berada diangka 12,66%.

Sebelumnya, BPS Sumsel mencatat angka kemiskinan di wilayah tersebut meningkat dalam enam bulan terakhir.
Kepala BPS Sumsel Endang Triwahyuningsih menyatakan jumlah penduduk miskin di Sumsel pada Maret 2020 mencapai 1.081,58 ribu orang.

Endang mengatakan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2019 yang sebesar 1.067,16 ribu orang, artinya terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,10 persen poin atau setara dengan 14,42 ribu orang pada kurun Sepetember 2019-Maret 2020.

“Sementara jika dilihat dari periode Maret 2019-Maret 2020 atau selama satu tahun, maka terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,05%persen dari 12,71%. Namun, berdasarkan angka, jumlah penduduk miskinnya bertambah 7,84 ribu orang dari 1.073,74 ribu orang,” kata Endang, Kamis (16/7).

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan sinergisitas pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatra Selatan agar angka kemiskinan menurun lebih cepat sesuai dengan yang diharapkan.
Ditambahkannya, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 adalah sebesar 12,19% turun menjadi 11,94% pada September 2019 dan naik lagi menjadi 12,16% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 13,02% pada Maret 2019 menjadi 12,93% pada September 2019 dan naik menjadi 12,96% pada Maret 2020.

“Peranan kelompok makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) Maret 2020 tercatat sebesar 74,49% persen, sedikit menurun dibandingkan kondisi September 2019 yang sebesar 74,71% dan 74,56% kondisi Maret 2019,” kata Endang.

Ia menjelaskan, komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, roti, kopi bubuk dan kopi instan (sachet), cabe merah, dan bawang merah.

“Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, perlengkapan mandi dan kesehatan,” imbuhnya. Selain itu, Endang menambahkan, pada periode September 2019-Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sama-sama mengalami penurunan.

“Jumlah dan persentase penduduk miskin diharapkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun tetapi pada periode 2011-2020, jumlah dan persentase penduduk di Provinsi Sumsel mengalami fluktuasi,” katanya.#osk