Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno
Palembang, BP
Setelah Asian Games 2018 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2018 pertumbuhan ekonomi Sumsel terus menurun, DPRD Sumselpun pesimis akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi Sumsel kedepan yang signifikan.
“Setidaknya stagnan, kemarin pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,2 persen dari 5,5 persen, 5,4 persen dari targetnya, turun dan harapan dunia usaha itu ketika pileg dan pilpres 2018 selesai itu segera ada growt, ada pertumbuhan yang signifikan tetapi dengan melihat gejala-gejala yang seperti sekarang ini saya rasa-rasanya masih pesimis untuk beberapa tahun kedepan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno, Selasa (27/8).
Malahan kemarin menurut Agus, pihaknya kemarin berharap kalau pertumbuhan ekonomi nasional di 5 koma sekian persen.
“ Tapi harapan kita mestinya belajar dari beberapa tahun kemarin kita selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional khan, saat ini nasional mentok di 5 persen dan pertumbuhan kita sekarang tidak sebesar di Asian Games 2018,” katanya.
Untuk itu, menurut Agus , realisasi APBD Sumsel ditunggu supaya instrumen untuk menggerakkan ekonomi bisa berjalan.
“ Kalau kita kemarin hanya 5,2 persen, sementara Vietnam sudah sampai 6 keatas, Filipina sudah 5,5 persen, tidak secara langsung kita bicara apple to apple tentang pertumbuhan ekonomi tetapi yang selalu kita sampaikan dalam laporan-laporan komisi , ketika perda APBD ini disetujui untuk segera dilaksanakan ,” katanya.
Justru , pada waktu pelaksanaan Asian Games 2018 menurut politisi PPP ini, pertumbuhan ekonomi Sumsel malah di atas rata-rata nasional.
“ Karena waktu itu, jika ada belanja pembangunan dari APBN yang turun baik di proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan lain , maka saya sering sampaikan pembahasan APBD itu tidak hanya sekadar bicara APBD Sumsel sekian triliun 10 triliun, 9 triliun yang penting dari situ adalah ketika sudah di sahkan APBD proyek-proyek itu segera dijalankan maka itu akan mendorong pertumbuhan disatu wilayah, contoh ada pembangunan jalan raya atau pembangunan jembatan disana terjadilah belanja bahan bangunan, tenaga kerja, toko itu mempunyai penerimaan, tenaga kerja mendapatkan hasil, bisa membayar PBB, bisa membayar pajak motor itu siklusnya seperti itu, tapi kalau APBD kita disahkan kemudian lambat-lambat itu maka itu tidak membantu adanya pertumbuhan di satu wilayah,” kata Ketua DPW PPP Sumsel ini.
Apalagi menurutnya, belanja pembangunan baik dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten /kota diharapkan bisa mendorong ditengah-tengah diantara komoditas yang belum baik seperti sawit, karet dan lain-lain.
“Itu intervensinya harus pemerintah melalui belanja dari APBD dan APBN kalau tidak pertumbuhan tidak ada maka effeck dominonya banyak , daya beli mereka sudah turun karena penghasilan turun , kemampuan dia membayar kewajiban, PBB lambat, pajakmotor dan lainnya lambat, kalau ini terjadi maka kemudian pertanyaannya fungsi pemerintahanya bagaimana,” katanya. sembari menyatakan yang terpenting bagaimana APBD ini bisa menjadi instrumen kesejahteraan rakyat.
”Instrumen yang saya maksud adalah selain dia pada program kegiatan disuatu tempat di suatu wilayah itu dapat membuka, membantu dan dapat memberikan kemajuan di daerah itu, lebih dari itu adalah dia mendorong menggerakkan ekonomi disitu, ada jembatan disitu Rp6 miliar tentu akan belanja besi, pasir, tenaga kerja, mempercepat arus barang dan jasa , itu yang harus dipikirkan,” katanya.#osk