Alex Noerdin Berharap Predikat Sumsel Daerah Zero Konflik Bisa Dipertahankan

11
BP/IST
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin di acara Joint Analysis “ Sinergitas Kemitraan Dalam Pelaksanaan Pemilu Yang Aman, Damai dan Bermartabat, Kamis (4/10) di Inna Daira Hotel Palembang.

Palembang, BP

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin mengharapkan , predikat Sumsel sebagai daerah zero konflik diharapkan bisa dipertahankan dan potensi zero konflik di Sumsel menurutnya sangat terbuka kedepan di pemilu 2019.

Menurutnya, jika semua komponen komitmen untuk menjaga ini melalui kemitraan stretegis antara penyelenggara pemilu, Kepolisian, TNI, Pemda, peserta pemilu, tokoh agama dan masyarakat.

“Kesuksesan Asian Games 2018 dan Pilkada serentak 2018 dengan suasana kondusif di Sumsel harus dipertahankan karena ini investasi yang baik bagi Sumsel dalam rangka tingkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur Sumsel dua periode ini di acara Joint Analysis “ Sinergitas Kemitraan Dalam Pelaksanaan Pemilu Yang Aman, Damai dan Bermartabat, Kamis (4/10) di Inna Daira Hotel Palembang.

Baca Juga:  Hasbi Asdiki Siap Kembali Pimpin Golkar Muratara

Sedagkan Kapolda Irjenpol Zulkarnain mengungkapkan 70 persen kesuksesan Pemilu 2019 ada pada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

“Kepolisian mendukung mengawal memastikan keamanan setiap tahapan pemilu. Kepolisian tidak bisa berbuat banyak jika penyelenggara misalnya tidak netral,”katanya.

Dia menjelaskan Sumsel secara index kerawanan pemilu (IKP) dikategorikan sedang. “Namun ada sejumlah wilayah yang dapat perhatian khusus seperti Lahat, Empat Lawang dan daerah pinggiran karena daerah ini rawan money politik,”katanya.

Baca Juga:  Dua Kurir Bersama 100 Butir Ekstasi dan 102 gram Diamankan

Sedangkan Ketua KPU Sumsel Aspahani menjelaskan setiap tahapan itu pasti ada kerawanan misalkan penetapan daftar pemilih. “Ini jadi perhatian khusus karena menyangkut hak warga negara,”katanya.

Selain itu soal perhitungan suara dan perhitungan kursi yang sering dipermasalahkan akibat perilaku peserta pemilu dan penyelenggara. “Jika ini terjadi sanksinya tegas DKPP, namun partai juga perlu menyediakan saksi yang kuat untuk mengawal suara dari bawah,”ujar dia.

Baca Juga:  Berkaca Dari Konflik di Era Kesultanan Palembang, Sejarawan  Ingatkan Investasi Asing di Indonesia

Komisioner Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengatakan saat ini upaya bawaslu dalam melakukan tindakan bisa lebih tegas. “Seperti kasus money politik di lahat sudah ada yang diproses dan ditahan,”ujarnya.

Dia menegaskan jangan ragu untuk melaporkan pelanggaran termasuk money politik dengan bukti yang akurat sesuai dengan ketentuan.”Pelaporan pasti akan ditindaklanjuti dan diproses,”katanya.

Pihaknya meminta peserta pemilu juga mengawal proses ini seperti DPT yang sering dipermasalahkan. “Seringkali peserta pemilu permasalahkan hal ini ketika kalah dalam perhitungan suara,”katanya.#osk

Komentar Anda
Loading...