Ketua DPRD Sumsel MA Gantada
Palembang, BP–Buntut dari surat edaran (SE) Gubernur Sumatera Selatan di mana ASN dan honor di lingkungan DPRD Sumsel mendapatkan giliran untuk kekantor menggunaan kendaraan umum, Senin (8/4) , akibatnya terjadi kesalahan mengimplementasikan perintah oleh pihak DPRD Sumsel, sehingga , para tamu dan wartawan yang hendak masuk ke kantor DPRD Provinsi Sumsel ikut dilarang masuk oleh petugas jaga.
Baik pintu depan di Jl POM IX maupun pintu belakang depan gedung KNPI di Jalan Aerobik semuanya digembok dengan alasan menjalankan instruksi Surat Edaran Gubernur sehari dalam sebulan menggunakan kendaraan umum.
Ketua DPRD Sumsel HM Aliandra Gantada SH MHum membenarkan adanya aturan tersebut yang diterapkan untuk PNS dan honorer Sekretariat DPRD Sumsel dan bukan terhadap tamu ataupun anggota dewan.
“Hari ini sedang diterapkan giliran untuk PNS dan Honorer Sekretariat DPRD Sumsel idak boleh bawa kendaraan dan wajib menggunakan kendaraan umum. Kita dukung SE Gubernur itu.
Jadi kalau mereka maksa masuk itu dak boleh. Parkir di rumah atau di luar. Jalan kaki ke dalam. Kecuali untuk tamu dan anggota dewan,” kata Gantada, Senin (8/4).
Gantada menilai petugas penjaga pintu dewan yang tidak membolehkan kendaraan tamu ataupun wartawan masuk itu sudah salah mengimplementasikan perintah.
“Salah terjemahan, salah mengimplementasikan perintah. Maksud Sekwan itu PNS dan honorer di DPRD Sumsel. Mereka harus naik kendaraan umum. Maklum saja petugas di lapangan salah menafsirkan,” katanya.#osk