Jakarta, BP–Anggota MPR Effendi Simbolon mengkhawatirkan terjadinya kecurangan dalam pemilihan calon legislatif (Caleg) DPR, DPD, dan DPRD di tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat dan petugas di TPS lebih fokus kepada pemilihan presiden (Pilpres), sehingga usai penghitungan suara untuk Pilpres masyarakat serta petugas di TPS tidak peduli lagi dengan penghitungan caleg.
“Usai mencoblos, petugas TPS langsung menghitung suara untuk pemenang di Pilpres. Partai pendukung capres yang menang serta masyarakat pendukung langsung bergembira ria, sedangkan para pendukung capres yang kalah akan merasa kecewa serta bisa menciptakan kerusuhan. Sehingga, sangat memungkinkan petugas di TPS mulai dari RT hingga tingkat provinsi mengabaikan penghitungan suara untuk caleg,” ujar Effendi di ruangan wartawan DPR Jakarta, Jumat (22/2).
Untuk menghindari kemungkinan kecurangan tersebut lanjut Effendi, dia menyarankan ke penyelenggara Pemilu serentak dan Menkumham mendahulukan penghitungan suara untuk caleg, dilanjutkan dengan penghitungan suara Pilpres. “Bayangkan aja kalau penghitungan suara untuk caleg ditelantarkan. Bisa aja di Senayan kosong, tidak ada anggota DPR. Dan bisa juga suara caleg diperjualbelikan sehingga, nama-nama yang terpilih menjadi anggota dewan adalah nama yang aneh-aneh,” jelasnya.
Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kelahiran Pemilu serentak merupakan konsekuensi dari kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah, sehingga semua tahapan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Kami berharap Pemilu serentak ini berjalan fair, transparan dan tidak melakukan kecurangan. Ini dimaksudkan agar kualitas Pemilu lebih baik dan mendapat legitimasi dari masyarakat,” jelasnya.
Pengamat Politik Adi Prayitno mengakui, Pemilu serentak berpotensi terjadinya konflik di tengah masyarakat terutama di tingkat kabupaten dan kota. Alasannya, caleg dan pendukung yang kalah akan merasa dicurangi gara-gara panitia pemilihan di tingkat TPS hingga ke kabupaten tidak serius lagi menangani suara caleg.#duk