Forum Masyarakat untuk Kemajuan Sumsel (FMKS) telah melakukan kajian terhadap kinerja 100 hari Gubenur dan Wakil Gubenur Sumatera Selatan ( Sumsel) pasangan Herman Deru (HD)-Mawardi Yahya (MY).
Palembang, BP
Forum Masyarakat untuk Kemajuan Sumsel (FMKS) telah melakukan kajian terhadap kinerja 100 hari Gubenur dan Wakil Gubenur Sumatera Selatan ( Sumsel) pasangan Herman Deru (HD)-Mawardi Yahya (MY).
” Bukan sekedar karena adanya tradisi sosial politik dari kalangan masyarakat melainkan juga komitmen untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Sumsel, ” kata juru bicara FMKS Abdul Aziz Kamis , Selasa (8/1) di aula Hotel Best Skip.
Menurutnya selama 100 hari kepemimpinan Gubernur Herman Deru bersama Wakil Gubemur Mawardi Yahya, telah menunjukkan ketegasan dan konsistensi berupa pencabutan dispensasi penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara.
Selain itu HD didalam pemaparan tentang misi Sumsel Maju menyatakan bahwa untuk mensejahterakan rakyat diperlukan pemimpin yang mampu mengolah kekayaan SDA secara arif dan bertanggungiawab terhadap lingkungan dan generasi mendatang.
“Dalam aspek ini, FMKS berharap agar adanya perubahan dalam arus utama pembangunan yang selama ini lebih mengutamakan eksploitasi sumberdaya alam tambang yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) menuju kepada pengembangan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti pertanian (pangan) dan industri pengolahan berbasis pertanian oleh karena itu diperlukan rencana tata ruang yang kondusif untuk menjadikan ambisi Sumsel sebagai Lumbung Pangan, ” katanya.
Mengenai pembangunan energi di Sumsel diharapkan lebih terfokus pada pengembangan indusui enengi yang mengolah sumber energi primer menjadi energi final.
“Untuk itu diperlukan pembahan dalam tata kelola sektor energi di Sumsel yang lebih prioritas pada pengembangan industri energi bukan kepada kegiatan eksploitasi tambang,” katanya.
Sumsel Maju untuk semua ini menurutnya merupakan komitmen Gubernur bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara merata, hal ini telah tergambar dalam APBD 2019, dimana telah terjadi peningkatan dari Transfer Provinsi ke Kabupaten/Kota. Hanya saja, FMKS berharap difokuskan pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Tidak bagi rata (proporsional) melainkan melihat tipologi berdasarkan pengelompokan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata PDRB
Sedangkan anggota FMKS DR M Subardin menilai perlu adabya pengembangan sektor pertanian didukung oleh industri hilir yang selama ini mengambang.
Menurutnya jika industri ini berkembang dan produk banyak dihasilkan maka akan banyak perdagangan dan kebutuhan pelabuhan akab muncul sendiri.
Karena menurutnya hasil SDA Sumsel dan sejumlah daerah lain di Sumatera menghasilkan SDA yang sama sehingga tidak terjadi perdagangan.
” Jika Palembang bisa menghasilkan produksi industri maka bisa terjadi perdagangan,” katanya.
Selain Abdul Aziz Kamis menambahkan bahwa kewajiban Gubenur terdahulu ada yang belum terselesaikan dalam hal adanya kewajiban pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota inipun telah menjadi komitment Gubemur untuk membayamya, namun kami mengharapkan Gubemur hendaknya mengkaji dan mendalami mengapa dan bagaimana teljadinya kewajiban yang tertunda tersebut.
“Termasuk juga melakukan kajian legalitas dan atau perhitungan ulang mengenai manfaat dari pengelola aset aset Pemprov misalnya lahan fasilitas umum dan pembangunan pasar kepada pihak ketiga agar publik mengetahui informasi dan juga berpartisipasi,” kata Abdul Aziz Kamis.
Selain itu tata kelola pemerintahan menangkap kesan bahwa 100 hari ini HD masih personalty belum institutionality. Namun diluar kebiasan kepala daerah yang baru langsung mengganti jajarannya, HD terlihat relatif mentaati Peraturan penggantian Kepala Dinas 6 bulan setelah dilantik.
“Komitmen nyata keberpihakan HD kepada petani bagi FMKS cukup menarik, karena HD ingin mengaplikasikan kebijakannya di OKUT tentang pembelian beras petani yang didistribusikan kepada ASN (Jaminan harga atas hasil panen petani),” katanya.
Sedangkan anggota FMKS, Rahmat Zeth menambahkan pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.
“Kita harus mensingkronkan antara pasar wisata religi, pasar wisata olahraga, dan wisata alam, dengan memperhatikan kondisi akses menuju destinasi itu. Sehingga kehidupan sosial masyarakat Sumsel yang agamis dan berbudaya dapat di timbulkan dalam setiap destinasi wisata.
“Kita ingin wisata juga berdampak bagi ekonomi masyarakat, ” kata Rahmat Zeth.#osk