Perkembangan Teknologi Informasi Seperti Dua Sisi Mata Uang

50
Ferry Mursyidan Baldan

Jakarta, BP–Tim Kampanye Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan,  perkembangan teknologi informasi dalam dunia politik seperti dua sisi mata uang atau Dewa Janus.

“Digitalisasi politik menghadirkan manfaat besar, bahkan dalam mengoptimalkan beberapa tahapan  Pemilu. Jika keliru  menggunakan tools digital akan membuat proses politik berpotensi menjadi ruang konflik antara peserta pemilu dan  dengan penyelenggara,” kata Ferry  di Universitas Jember, Malang, Jawa Timur, Sabtu (10/11), dalam sebuah diskusi bertajuk Signifikansi Digitalisasi Politik dalam Pemilu 2019.

Baca Juga:  Jual Shabu Ke Polisi, Bujangan Pengangguran Ditangkap

Menurut Ferry, digitalisasi politik dalam tahapan kampanye dan kontrol penghitungan suara akan menambah kualitas sebuah pemilu. Sayangnya,   belum bisa diterapkan digitalisasi dalam Pemilu 2019 adalah proses pemungutan suara (e-voting) di TPS.Karena validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum berbasis Data Penduduk sebagaimana dimaksud Sistem Administrasi kependudukan berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK).Sementara dalam konteks penggalangan dan media interaksi dalam pemilu, digitalisasi politik justru berpotensi membuat masalah baru dalam proses politik.

Baca Juga:  251 Peserta Penerimaan Bintara Polri TA 2023 di Polda Sumsel Tidak Lulus

Dalam konteks kampanye, kata mantan Menteri Agraria ini,  digitalisasi politik juga menjadi tools yang sangat memudahkan. Bahkan mengefektifkan kegiatan kampanye peserta pemilu  menyebar visi, misi dan komitmen  dalam jangkauan yang luas.

Dia  menambahkan, digitalisasi dalam proses politik juga cenderung mengabaikan proses interaksi dan relasi sosial peserta pemilu. Mereka cenderung bertindak pragmatis dan instan.Yang sering terlupakan, kampanye adalah kemampuan  mempengaruhi pemilih dalam sebuah interaksi peserta pemilu dengan masyarakat.

Baca Juga:  Menteri Muda di Kabinet Jokowi Masih Sebatas Wacana

“Keharusan memiliki social capital dilupakan dan  wajib memiliki financial capital.  Hal ini akan membentuk pola hubungan yang transaksional ketika  menjalankan tugas kenegaraan,” paparnya. #duk

Komentar Anda
Loading...