Jakarta, BP–Anggota Komisi VI DPR Supratman mengatakan, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor BUMN pihaknya sedang melakukan pembahasan harmonisasi tentang BUMN. Proses pembahasan RUU tersebut hampir rampung.
“BUMN merupakan perusahaan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, sehingga jangan sampai menjadi ATM penguasa atau politisi,” ujar Supratman di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (17/7).
Menurut Supratman, Komisi VI sepakat pengangkatan direksi BUMN merupakan kewenangan pemerintah, tidak perlu melalui fit and proper test DPR. Karena jumlah BUMN ratusan yang tak mungkin diawasi DPR. “Jika politisi diberi wewenang mengangkat atau memilih direksi BUMN psti dicurigai. Jadi biarkan pemerintah yang menentukan. Hanya saja jajaran direksi harus dari kalangan profesional yang dapat menguntungkan,” tuturnya.
Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, BUMN selain komponen ekonomi juga jadi penggerak utama dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Sayangnya banyak BUMN yang merugi karena salah kelola. Para direksi BUMN banyak tidak profesional dan bahkan pejabat BUMN menjadi ATM penguasa.
Dikatakan, aset BUMN mencapai 7.202 triliun tahun akhir 2017 namun tidak pernah kedengaran apakah aset tersebut dievaluasi. Jika BUMN merugi berarti pengelolaannya tidak benar, padahal untuk membuat BUMN beruntung cukup sederhana. “Yang penting paham masalah yang dikerjakan dan mempunyai nyali itu saja. Kalau hanya paham namun gak bernyali, hancur juga tuh BUMN. Punya nyali tapi ga memiliki skill, tetap saja bangkrut,” paparnya. #duk