Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Sujarwoto
Palembang, BP
Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2019 hingga kini masih berlanjut dan berjalan cukup alot.
Hal tersebut dikemukakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel Sujarwoto mengatakan, kalau pembahasan APBD Sumsel saat ini kepepet waktu.
“Alotnya karena kepepet waktunya aja, kalau berjalannya secara prosedural tetap sama,” katanya.
Dia mengaku sudah ada bidang –bidang yang akan dialokasikan APBD Sumsel.
“Semua SKPD khan ada semua, yang menonjol pasti bidang pembangunan lah, paling besar pembangunan seperti infastruktur, jembatan, dan lain-lain, itu paling besar, karena Gubernur khan untuk memperbaiki semua jalan di Sumsel khan itu janji kampamye dia (Gubernur Sumsel), itu yang mau di selaraskan dengan program dia,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu menurutnya, alokasi untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dari APBD Sumsel.
“Untuk sekolah dan berobat gratis ini nanti kita lihat,” katanya.
Sedangkan Anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel MA Gantada mengatakan, pembahasan KUA Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2019 dalam APBD Sumsel 2019 terkait dengan menyamakan persepsi.
“ Tidak ada yang alot, tinggal penyamaan persepsi eksekutif dan legislatif sehingga ketika dia berjalan sudah normatif, enggak ada yang sudah,” katanya.
Dan tanggal 14 November KUA PPAS 2019 sudah ditandatangani antara Gubenur Sumsel dan DPRD Sumsel.
Selain itu menurut politisi PDIP Ini pembahasan APBD 2019 ini mengacu kepada undang-undang secara nasional yaitu pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen.
Selain itu mengacu kepada program-program produk lokal yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
“ Itu yang sedang kita bicarakan ini , arah titik tekannya membangun masyarakat Sumsel secara ekonomi yang mandiri dengan berbagai macam jabarannya di pendidikan harus mendidikan murah berkualitas , menyentuh tingkat paling bawah,” katanya.
Selain itu program kesehatan dan program infrastruktur ,” Ini sedang di bicarakan infrastuktur yang prioritas, berapa alokasi ,” katanya.
Sedangkan untuk sekolah gratis menurutnya di anggarkan 23 persen dari APBD Sumsel.
“Malahan 23 persen kata mereka, mau kita lihat bukunya nanti tercermin dalam anggaran , baru plafon anggaran, belum tahu 23 persen itu dimana mana tapi plafon sudah dialokasikan,” katanya.
Anggota Banggar DPRD Sumsel lainnya Askweni mengatakan, dirinya mengusulkan intensif guru honor di Sumsel baik SMA dan SMK yang jumlahnya 11 ribu orang masuk dalam APBD Sumsel 2019.
“ Sekarang masih berdebat, “ kata politisi PKS ini.
Menurutnya, selama ini intensif guru honor ada dialokasikan namun hanya untuk 700 orang guru honor SMA dan SMK di Sumsel.
“Kalau kemarin orang 700 itu dapat Rp1.800.000, maksud aku walaupun Rp100 ribu dapt seluruh guru honor di Sumsel,” katanya.
Sebelumnya Sekda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Nasrun Umar memastikan semua aset dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diakomodir dalam rangka penyandingan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019 dalam APBD Sumsel 2019.
Sekda mengaku terlalu panjang untuk menjelaskan semua program kerja dari Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya.
“ Semua yang akan diatur dalam anggaran ini, semua akan mengakomodir semua itu dan kerangka pembangunan, visi dan misi Gubernur terpilih pasti,” katanya.#osk