Jakarta, BP–Anggota MPR Irma Suryani Chaniago menegaskan, kepala daerah atau gubernur yang kampanye pilpres 2019 telah diatur dalam undang-undang sehingga tak perlu diperdebatkan. Lagi pula wajar kepala daerah mendukung pasangan capres-cawapres petahana karena dianggap berhasil membangun Indonesia.
“Yang jelas tidak ada aturan dilanggar kepala daerah sebagai timses Jokowi. Mereka ikhlas mendukung, karena Jokowi telah membuktikan kinerjanya dari Sabang sampai Merauke. Jika mendukung karena pragmatis, merasa telah membayar mahar itu tidak boleh. Dan soal mahar tidak ada mahar-maharan di Partai Nasdem,” ujar Irma di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (16/9) dalam sebuah diskusi bertajuk Etika Politik Kampanye Bagi Kepala Daerah.
Menurut Irma, kepala daerah yang mendukung tidak merugikan rakyat, tidak menggunakan fasilitas negara. Gubernur dan wakilnya bisa cuti bergantian. “Anehnya, kok sekarang diributkan kepala daerah kampanye, padahal pilpres 2014 tidak diributkan kepala daerah kampanye. Misalkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan wakilnya Dedy Mizwar kampanye untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa,” katanya.
Nasir Jamil mengakui tidak ada aturan yang dilanggar kepala daerah sebagai tim sukses atau juru kampanye pasangan pilpres. Cuma mengalami perasaan kurang enak, karena si kepala daerah terpilih menggunakan kendaraan politik kandidat capres.
”Kalau tidak kampanye atau tidak mendukung capres akan merasa salah karena dinilai lupa kacang sama kulitnya. Istilahnya ada ubi ada talas, ada budi ada balas,” katanya.
Pengamat Politik Pangi Chaniago mengatakan, kepala daerah yang ikut kampanye dan menjadi tim sukses capres jelas tidak melanggar hukum, karena aturan tersebut sudah berlaku sejak pilpres sebelumnya. “ Yang bikin ramai, kepala daerah sekarang terang-terangan mendukung capres. Pilpres sebelumnya diam-diam aja,” ungkapnya. #duk