Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah menemui Direksi BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS, Jakarta Pusat, Senin (30/7). Pertemuan mendadak ini untuk membahas Implementasi Program JKN-KIS, khususnya tentang Pelayanan Kesehatan.
Fahri Hamzah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Maya Amiarny Rusady guna menggali masalah defisit mencapai Rp 10 Triliun selama 4,5 tahun beroperasi, juga terkait aturan baru tentang pembatasan pasien katarak, melahirkan bayi dengan sehat dan fisioterapi.
Fahri meminta pihak BPPJS Kesehatan menjelaskan lebih rinci terkait masalah defisit yang tengah dihadapi BPJS Kesehatan, selama 4,5 taun. “Mungkin kadang-kadang rapat di komisi DPR nggak terlalu fokus, maka kesempatan ini saya mau fokus biar teman-teman media menulisnya dengan baik,” ujar Fahri.
Fahri mengibaratkan BPJS seperti daging dalam sandwich, dibawahnya ada tuntutan rakyat, karena lahirnya Undang-Undang serta tuntutan politik, juga karena politisi memberi harapan kepada rakyat, sehingga terjadilah permintaam membludak.
“Padahal faktanya, tax payer dari masyarakat kita begitu rendah. Artinya, kemampuan membayar itu juga relatif rendah, sementara dari atas ini terus menerus ada dinamika politik yang kadang-kadang juga terbatas, juga ketidakmampuan APBN juga untuk menyelesaikan masalah BPJS. Maka terjadi tekanan ditengah ini,” beber Fahri.
Oleh karena itu, Fahri berniat membantu BPJS untuk menjelaskan kepada publik dan kepada wartawan, kalau ada dilema itu, apa dilemanya, mana yang harus dilanggar. “Apakah kita mau melanggar kemauan UU atau politik, atau dikurangi dari tuntutan yang ada di masyarakat? Atau sudah ditemukan satu jalan keluar kalau itu sebuah kompromi dari keterbatasan yang ada,” kata dia seraya mempersilahkan pihak BPJS menjelaskan ke media, mengingat ini kepentingan dari pihak BPJS.
Menyikapi kunjungan pimpinan DPR Korkesra itu, Maya Amiarny merasa tersanjung dan siap menjabarkan permsalahan maupun program dari BPJS Kesehatan. Mulai dari persoalan defisit hingga polemkin aturan baru BPJS di masyakarat.#duk