Jakarta, BP–Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pertemuan sidang Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) sangat fundamental, karena baru pertama kali dilakukan DPR RI dengan parlemen negara kepulauan di kawasan Pasifik.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi diplomasi parlemen sebagaimana diamanahkan dalam UU MD3. Kita ingin menguatkan diplomasi internasional yang sudah dilakukan Presiden Jokowi dalam meningkatkan peran Indonesia untuk pengembangan dan pembangunan kawasan Pasifik,” ujar Bambang saat membuka sidang IPPP di Jakarta, Senin (23/7).
Hadir dalam acara tersebut Wapres Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, dan sejumlah anggota DPR RI. Pimpinan parlemen dari negara kawasan Pasifik antara lain Mr Wesley W. Simina (Ketua Kongres Mikronesia), Mrs Jiko Luveni (Ketua Parlemen Republik Fiji), Mr Tebuai Uaai (Ketua Parlemen Republik Kiribati), Mr Cyril Buraman (Ketua Parlemen Republik Nauru), Mr Kenneth A Kedi (Ketua Parlemen Republik Kepulauan Marshall).
Mr Japsper Nasiu (Ketua Parlemen Kepulauan Solomon), Mr Fatafehi Fakafanua (Ketua Parlemen Kerajaan Tonga), Mr Gaston Tong Sang (Ketua Parlemen French Polynesia), Mr John Simon (Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini), dan Mr Lecourieux Yoann (Wakil Ketua Parlemen New Caledonia).
Bambang menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan sekaligus maritim di kawasan Pasifik, dengan jumlah pulau sekitar 17.600 dan berpenduduk lebih dari 263 juta jiwa. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki luas wilayah perairan 6.315 juta km2, yang terbagi dalam 18 wilayah ekoregion laut.
“Indonesia merupakan negara kekuatan ekonomi baru dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hampir USD 862 miliar. Juga sebagai salah satu anggota G-20, yang dalam beberapa dasawarsa ke depan akan menjadi salah satu dari 4 negara berpengaruh ekonomi dunia. Indonesia sebagai kunci di kawasan Asia Tenggara dengan kontribusi ekonomi mencapai 30% dari total PDB ASEAN,” katanya.
Menurut Bambang, kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, mengharuskan Indonesia berinteraksi dengan negara tetangga termasuk yang terletak di kawasan Pasifik.
Realitas itu menunjukkan bahwa negara di kawasan Pasifik tidak hanya dipersatukan oleh kesamaan kondisi geografis, potensi kekayaan alam dan keberagaman latar belakang Sumber Daya Manusia (SDM) saja. Tapi, juga kesamaan dalam tantangan yang dihadapi.
“Isu-isu yang kita bicarakan hari ini, terkait erat dengan janji pembangunan global yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kita bicara soal ekonomi biru, yang mencirikan pemanfaatan potensi kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Di satu sisi, kita juga dihadapkan pada dampak negatif perubahan iklim akibat pemanasan global,” tuturnya.
Dikatakan, eksistensi Indonesia di negara Pasifik tak perlu diragukan lagi. Terutama, dalam berbagai forum pengembangan SDM dan masyarakat pesisir. Demikian pula dengan keterlibatan dan partisipasi anggota DPR RI dalam membangun kerjasama dengan anggota Parlemen dari kawasan Pasifik di berbagai forum regional dan internasional.
“Indonesia telah terlibat dalam peningkatan hubungan negara Pasifik melalui berbagai kerangka multilateral. Seperti, PBB, Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI), APEC, Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Grup Melanesia (MSG), Forum Pembangunan Kepulauan Pasifik (PIDF) dan lainnya. Di level Parlemen, keterlibatan Indonesia dan negara-negara Pasifik telah terjalin melalui forum antarparlemen seperti Uni Antar-Parlemen (IPU) dan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF),” paparnya. #duk