Jakarta, BP–Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Komjen Pol Heru Winarko ditantang Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang untuk masuk terlibat dalam pemeriksaan kesehatan urine terhadap calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018.
“Mengingat bulan Juni 2018 akan ada 171 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak, kami tentu berharap pilkada tersebut dipastikan bersih dari narkoba,” kata Junimart di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senin (16/4/2018).
Politisi PDI Perjuangan itu lantas membuka ingatan tentang adanya kepala daerah yang baru sebulan menduduki jabatan seusai memenangkan Pilkada di daerah Sumatera Selatan ditangkap BNN karena terbukti positif menggunakan narkoba jenis shabu yakni Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi.
“Kita tidak tahu bagaimana kasusnya sekarang,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dari situ, Junimart mempertanyakan bagaimana peran serta konkret BNN dalam ajang Pilkada ini.
Menurut dia, BNN harus bisa berperan serta melakukan shock terapy atau tes langsung para calon kepala daerah.
“Fakta yang sudah kita lihat seorang calon bupati, seorang kepala daerah bukan pemakai lagi tapi ketergantungan. Kita tidak mau hal ini terulang, kita tidak mau rakyat memilih yang betul-betul sudah pecandu narkoba,” jelas dia.
Untuk itu, Junimart menyarankan BNN membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU agar dilibatkan bukan dalam proses tapi ketika akan terjadi pemilukada BNN harus masuk.
“Kalau mau serius untuk menghambat narkoba ini, bersihkan dulu kepala daerahnya jangan kita bicara rakyat. Penekanan kami Komisi III melalui Fraksi PDI Perjuangan, KPU harus melibatkan BNN dalam rangka membersihkan negara ini dari pasokan narkoba itu, ya kepala daerah,” katanya.
Jadi, Junimart menantang BNN untuk masuk dalam pesta demokrasi di 171 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah pada bulan Juni 2018.
Karena, mindset masyarakat sekarang kalau urusan narkoba itu di BNN bukan lagi Direktorat Reserse Narkoba Mabes Polri.
“Bila perlu, masuk BNN saat-saat genting, bagaimana caranya. Gambaran sudah ada, fakta juga sudah ada. Harus siap, toh SOP begitu, kan tidak perlu tahu orang bagaimana cara kerja BNN. Ini gebrakan pertama Pak Heru (Kepala BNN), kalau berkenan dan mau dicintai masyarakat. Pak Heru kan sudah berhasil di KPK, tentu harus berhasil di BNN. Saya yakin BNN sudah punya data,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Muslim Ayub mengaku setuju BNN harus terlibat berperan serta dalam memeriksa kesehatan urin terhadap calon kepala daerah maupun pejabat negara.
“Banyak kepala daerah itu yang pakai, tapi banyaknjuga BNN tidak berani memeriksa kepala daerah ini. Kalau memang terbukti, ya harus berani periksa yang bersangkutan, itu top BNN,” kata Muslim.
Untuk diketahui, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek rumah pribadi Bupati Ogan Ilir (OI) AW Nofiadi Mawardi di Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar Gandus, Minggu (13/3/2015) malam.
Diduga, Nofi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan sudah menjadi target operasi atau diintai petugas BNN. Terbukti, hasil urine Nofi positif pakai narkoba jenis sabu bahkan sebagai pemakai akut atau pecandu.
Namun, ayah dari Bupati Ogan Ilir yakni Mawardi Yahya sempat diduga menghalangi petugas ketika hendak menangkap Nofi. Kini, Mawardi diketahui maju sebagai calon Wakil Gubernur Sumatra Selatan dalam Pilkada Sumatra Selatan 2018 bersama Herman Heru selaku calon Gubernur Sumatra Selatan.
Saat itu, BNN yang dipimpin Komjen Budi Waseso berjanji akan memproses Mawardi yang diduga menghalangi petugas BNN saat ingin menangkap anaknya.#tribun/dtc/pit