Denpasar, BP–Kepala BPH Migas Fansurullah Asa menegaskan, pihaknya terus melakukan pengawalan ketat agar program BBM satu harga berjalan dengan baik.
Selain melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, juga mengawasi di lapangan, dan merespon segera berbagai isu yang berkembang.
“Karena program BBM satu harga ini sangat signifikan, khususnya dalam upaya ketersediaan dan pendistribusian yang berkeadilan,” kata Fansurullah di sela-sela Raker BPH Migas, di Kuta, Bali, beberapa hari lalu.
Fansurullah mencontohkan, salah satu respon cepat dilakukan terhadap isu yang sempat berkembang terkait harga BBM di Papua.
Ketika harga BBM di Papua resmi Rp6.460 per liter , beredar isu harganya kembali mahal sebesar Rp77 ribu per liter.
Isu ini makin dikuatkan dengan adanya bukti struk pembelian BBM dari sebuah SPBU.
Terhadap hal ini, pihaknya langsung merespon dengan mengkofirmasi pada pihak Pertamina di Papua. Ternyata hal itu hanya isu, dan tidak terbukti.
Selain upaya-upaya di atas, secara internal pihaknya juga melakukan otokritik dan evaluasi terus menerus terhadap kinerja mereka yang sudah berlangsung.
Otokritik sangat diperlukan bukan saja untuk menumbuhkan motivasi kuat dalam bekerja, juga agar pencapaian target -target terpenuhi.
“Saya meminta seluruh jajaran bukan saja otokritik, namun optimistik. Tahun 2019 kita mesti lebih baik lagi baik dalam anggaran, out put, maupun outcome untuk menjawab amanah UU yang diberikan kepada kita,” kata Fansurulah.
Otokritik dan optimistik itu harus makin dikuatkan apalagi setelah melihat realisasi pencapaian target beberapa bagian /divisi yang terungkap dalam raker ternyata masih di bawah 90 persen.
Berbagai temuan dari hasil otokritik dan evaluasi diharapkan dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional.
Fansurullah mengatakan, pihaknya menyadari penyetaraan BBM satu harga berpotensi membebani pemerintah. Namun, dia yakin pemerintah juga sudah memiliki langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.
BBM satu harga hanya bisa berjalan secara kontinyu jika ketersediaan dan distribusi BBM berjalan baik.
“Omong kosong BBM satu harga terwujud berjalan dengan baik jika ketersediaan tidak ada,” katanya.
Keadilan dalam pendistribusian dan ketersediaan BBM stok BBM sangat penting sehingga memang harus dibuat aturan-aturannya.
Dia mencontohkan di Indonesia terdapat 7700 kecamatan, dan 77 ribu desa. “Berapa jumlah penyalur dan pengecer yang seharusnya ada,” katanya. #rel