Focus Group Discussion (FGD) bertema “Equitas Pemimpin dan Tampilan Kota Palembang 5 Tahun Kedepan”, di Meet Up Café, Senin (22/1).
Palembang, BP
Pengamat Politik, Universitas Sriwijaya Joko Siswanto mengatakan, potensi Sungai Musi yang mana tidak setiap kota mempunyai sungai seperti Palembang .
Harusnya menurut Joko, Sungai Musi bisa digali dan dikembangkan sedemikian rupa dari sisi pariwisata dan ekonomi.
“Ini tampaknya menjadi pekerjaan rumah bagi walikota yang akan datang. Jangan hanya melihat Palembang sudah ada LRT, Jakabaringnya, bukan sekedar itu, karena kota itu selalu ada korelasi dengan kepentingan provinsi. Dimanapun kota yang menjadi ibukota provinsi, ada tarik menarik kepentingan,” katanya usai Focus Group Discussion (FGD) bertema “Equitas Pemimpin dan Tampilan Kota Palembang 5 Tahun Kedepan”, di Meet Up Café, Senin (22/1).
Untuk dia menyarankan, agar masyarakat memilih sosok pemimpin yang dapat memahami karakteristik serta mensinergikan potensi yang ada di Kota Palembang pada Pilkada Palembang 2018.
Joko mengatakan, seorang pemimpin harus hadir sesuai tuntutan perkembangan zaman, kultural lingkungan, dan memahami karakteristik kota yang dipimpin. Baik karakteristik dari segi geografis, kependudukan dan kultural.
Dengan memahami tiga karakteristik ini diyakininya seorang pemimpin dalam hal ini Walikota Palembang dapat bersinergi dan memajukan kota yang dipimpin.
“Selama ini saya belum melihat seperti itu setelah pak Eddy Santana Putra, terus terang saya belum melihat sosok yang mensinergikan potensi yang dimiliki Palembang,” kata Joko.
Oleh karena itu, lanjut Joko yang juga Rektor Universitas Taman Siswa ini, seorang walikota harus juga memiliki kemampuan bekerjasama dengan gubernur. Karena di wilayah Palembang, misalnya ada jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kota.
“Masing-masing harus punya wewenang yang jelas. Masyarakat kadang tidak mengerti jalan Sudirman itu jalan negara negara, jalan Kapten Rivai jalan Kota, Jalan Veteran itu jalan provinsi. Jadi harus ada sinergitas dengan gubernur dan sinergi dengan potensi Palembang,” katanya.
Lebih lanjut, dalam memilih pemimpin pada Pilkada Palembang 2018 ini, paling tidak masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki kelebihan di atas rata-rata manusia. Baik dari sisi intelektual, emosional, spiritual dan sosial.
“Mana yang punya kelebihan itu dan bisa mengevaluasi, silahkan dipilih. Paling tidak kita ada pilihan,” pungkas Joko.
Sedangkan Mantan Walikota Palembang dua periode Eddy Santana Putra (ESP) mengingatkan, warga Kota Palembang untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Palembang, Juni mendatang. Ia juga mengimbau agar masyarakat memilih memimpin yang mampu membawa Kota Palembang menjadi lebih baik.
“Cari pemimpin yang kita yakini mampu membawa Kota Palembang menjadi lebih baik lagi,” kata Eddy.
Ia berharap, keberhasilan Kota Palembang dalam membangun kota, bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Sebagai contoh, pencapaian yang sudah didapat kota pempek adalah masuk dalam 7 besar kota ternyaman untuk tinggali, berdasarkan survei dari Ikatan Ahli Perencanaan yang dipublikasi tahun 2014.
Ketujuh kota ternyaman itu, yakni Kota Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Makasar, Palembang dan Bandung. “Ini pencapaian luar biasa bagi Kota Palembang, yang harusnya dipertahankan, karena untuk mendapatkan predikat itu, ada 27 indikator yang harus dipenuhi, diantaranya ketersediaan fasilitas, air bersih dan bagaimana interaksi antar penduduknya,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.
Di sisi lain kata Eddy, pemimpin ataupun calon pemimpin Kota Palembang, harus bersyukur memiliki Sungai Musi yang terbentang di tengah kota. Potensi ini harus dimanfaatkan maksimal, terutama bagi sektor pariwisata.
“Tempat rekreasi sebenarnya bisa kita buat, kita punya Sungai Musi, ini rahmat dari Allah, di Indonesia tidak semua daerah punya sungai sebesar itu,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Palembang Abdul Karim Nasution menilai, pelaksanaan pilkada tahun ini, akan lebih sulit dibanding pesta demokrasi lima tahun sebelumnya. Tantangan yang paling berat adalah banyaknya informasi yang tidak jelas kebenarannya, yang beredar di media sosial (Medsos).
“Tantangan paling berat, di zaman media sosial ini, akan banyak informasi yang tidak jelas. Oleh karena itu, kami akan selalu menjada netralitas KPU,” katanya.#osk