Tiga Daerah Di Sumsel Rawan Pilkada

22
Poto: Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi

Palembang, BP

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, menaruh perhatian khusus terhadap Pilkada serentak tahun 2018. Dari 9 Kabupaten/kota plus tingkat provinsi yang melaksanakannya, pihaknya menilai ada 3 daerah rawan saat pelaksanaan Pilkada nanti.

“Apa yang telah diterbikan Bawaslu RI, provinsi Sumsel masuk dalam daerah Pilkada rawan sedang, dan berada di urutan 10 secara naaional,” kata Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi, Jumat (12/1).

Menurutnya rawan sedang, ada tiga parameter yaitu penyelenggaranya yang kadang berpihak atau tidak netral dalam Pilkada. Kedua, konstentasinya (calon peserta) yang ada dari keluarga petaha atau dari petahana sendiri, maupun kedekatan dengan petahana, yang menjadikan pelaksanaan Pilkada nanti akan keberpihakan sangat tinggi.

“Parameter ketiga, dari segi angka partisipasi pemilih, di Sumsel cenderung stagnam, rata- rata 72 sampai 75 persen meskipun itu lumayan, dibanding daerah lain,” katanya.
Dari ketiga parameter itu Bawaslu berdasarkan indeks, telah membagi tiga daerah di Sumsel yang dianggap paling rawan, yaitu kota Palembang, Kabupaten Empat Lawang dan Muara Enim.

Baca Juga:  Kodam II Sriwijaya Fokus Pengamanan Pilkada Serentak, Asian Games dan Karhutla

“Pilkada 2013 lalu tetap jadi acuan Bawaslu juga, dimana kerawanan itu menjadi pekerjaan penting bagi penyelenggara utamanya, pihak keamanan,” bebernya.

Meskipun begitu, pihaknya sebagai penyelenggara pemilu khususnya KPU dan jajarannya dibawah, untuk netral tidak memihak, agar bibit- bibit perpecahan tidak netral muncul kembali. Termasuk gerakan money politik yang harus diwaspadai, jelang pencoblosan suara.

“Money politik itu musuh bersama, kedua netralitas ASN, Polri dan TNI, yang sampai sekarang belum bisa dikatakan clear yang paling memungkinan untuk menjadi barometer tingkat kerawanan. Hal ini masih mungkin terjadi dan harus kita tekan kedepannya,” katanya.

Sementara bakal calon Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad berharap, Pilkada nanti bisa berjalan damai dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.

“Kita berharap Pilkada Empat Lawang nanti tidak sama dengan Pilkada tahun 2013, yang kecurangannya terstruktur, sistimatis dan masif . Dimana saat itu penuh kecurangan dan konflik horizontal yang luar biasa, sehingga ada stigma daerah barbar. Harusnya nanti berjalan damai dan saling ketemu para calon yang ada,”ucap Joncik yang berpasangan dengan politisi PDI Perjuangan Yulius Maulana.

Baca Juga:  Demi Judi Slot Pasangan Kekasih  Ini Kompak Larikan  Motor Korban

Diterangkan ketua DPD PAN Empat Lawang ini, pihaknya sendiri sudah menyiapkan antisipasi mengatasi kecurangan lawan, dan dirinya yakin hasil Pilkada nanti berbuah positif bagi dirinya dan masyarakat Empat Lawang.

“Insyallah tidak lagi ada kecurangan, karena kita yakin penyelenggara dan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI akan netral di Pilkada,” jelasnya.

Beberapa antisipasi yang dilakukannya, yaitu memperkuat tim saksi yang ada di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang totalnya berjumlah 586 TPS di 10 Kecamatan yang ada.

“Kita sudah antisipasi kexlcurangan, dangan solidkan tim sakalsi secara maksimal dalam mengawasi setiap TPS. Memang di aturan dalam 1 TPS hanya 1 saksi dari masing- masing calon, tapi di daerah rawan, kita akan siapkan saksi pelapis hingga 10 orang. Dimana mereka akan dilakukan pembekalan terlebih dahulu, agar bisa mengamankan suara kita, sebab penghitungan berada di KPPS dan PPS,” katanya.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo memprediksi ada kenaikan jumlah pelanggaran politik uang di Pilkada mendatang. Prediksi itu muncul berdasarkan tren perkembangan dari Pilkada serentak sebelumnya.

Baca Juga:  Hasil Hitung Cepat Indomatrik: Panca-Ardani Raih 64,59 Persen Suara

Selain itu, Bawaslu juga akan mengantisipasi munculnya kembali pelanggaran yang berkaitan dengan politik identitas pasangan calon kepala daerah.

“Kalau kita lihat dalam praktik pilkada baru muncul akhir-akhir ini, makanya kami antisipasi ke depan,” katanya.

Dimana Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto memaparkan daerah-daerah yang dianggap rawan aparat keamanan.

Daerah rawan Pilkada tingkat Provinsi melekat pada wilayah Papua. Selain itu, Provinsi lain yang dianggap rawan namun levelnya berada di bawah Papua adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku.#osk

Komentar Anda
Loading...