Suasana acara Fokus Group Discussion , Menakar Kinerja Pemda Ditengah Hiruk Pikuk Pilkada, Selasa (9/1) yang berkerjasama dengan IKA Fisip Unsri dan Forum Jurnalis Parlemen (FJP).
Anggota Komisi III DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) H Syaiful Fadli mengatakan, DPRD Sumsel telah menganggarkan dana hibah KPU hampir Rp600 miliar lebih untuk anggaran pillada serentak di Sumsel.
Menurutnya, anggaran terbesar adalah untuk KPU Sumsel mencapai Rp240 miliar dan Bawaslu Sumsel Rp200 Miliar dan TNI Rp5 miliar dan Polri Rp85 miliar.
Dengan anggaran tersebut menurutnya, penyelenggaran pilkda tidak boleh main main harus harus serius menyelenggarakan pilkada serentak.
” Dengan dana besar itu sama dengan DKI Jakarta ini sempat kami bahas panjang,” katanya dalam acara Fokus Group Discussion , Menakar Kinerja Pemda Ditengah Hiruk Pikuk Pilkada, Selasa (9/1) yang berkerjasama dengan IKA Fisip Unsri dan Forum Jurnalis Parlemen (FJP).
Dan kini pembahasannya dan verifikasinya sesuai dengan apa yang dianggarkan.
Selain itu, terkait anggaran telah dianggarkan 3 bulan setelah kegiatan dana pilkada harus dilaporkan.
“Pilkada ini harus berkualitas dan harus menghadirkan netralitas ASB, kami harap untuk berpoto ASN dengan calon kepala daerah ini bisa kena hukum apalagi mendukung calon tersebut,” katanya
Dan dia berharap dengan pillada ini pembangunan daerah tidak dikota saja namun juga kabupaten kota.
Sedangkan Agung Prihatna, Asisten Ombusman Sumsel menilai, dalam pilkada harus netral dan jangan terjebak dalam politik praktis.
AKBP M Hidayat SH SIK MH dari Direktorat Binmas Polda Sumsel mengharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang jujur yang bisa membawa kesejahteraan rakyat.
Selain itu kepolisian dari awal tetap berkomitmen menjaga dan mengawal pilkada ini agar berjalan agar berjalan dengan baik tanpa ada kejujuran.
Kurniawan, Kabid Politik Kesbangpol Pemprov Sumsel mengatakan, dari 9 pilkada serentak di Sumsel, dua daerah yang rawan konflik yaitu Palembang dan Empat Lawang.
“Namun tingkat kerawanannya dalam katagori sedang , tidak ada yang tingkat kerawanan berat,” katanya.
Selain dua daerah tersebut, dia menilai semuanya masuk dalam katagori kerawanan rendah.
“Kita harap kedepan tidak ada tingkat kerawanan konflik di Sumsel, ” katanya.
Pengamat politik Sumsel Drs Joko Siswanto mengatakan agar ASN bisa netral selain ada instrumen lengkap juga Bawaslunya bisa menjalankan pengawasan dan pers yang netral.
” Peran kita jika ada penyelewengan bisa dilaporkan ke Panwas dengan disertai bukti bukti” katanya.#osk