Jakarta, BP – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menegaskan, banyak pasal karet dalam Perpu tentang Ormas yang disahkan DPR dalam rapat paripurna, Rabu (26/10), sehingga dikhawatirkan bisa disalahgunakan pemerintahan ke depan.
“Presiden Jokowi dan menterinya baik-baik, cuma yang dikhawatirkan pemerintahan ke depan. Bisa saja pemerintahan ke depan menyalahgunakan Perpu tersebut mengingat adanya beberapa pasal karet,” ujar Jazuli disela-sela acara Ambassador Talks di ruangan Sekretariat Fraksi PKS, DPR Jakarta, Rabu (25/10).
Menurut Jazuli, penolakan Perpu Ormas oleh PKS bukan berarti partainya anti pancasila, justru ingin menjalankan dan mempertahankan Pancasila.
“Sebagai negara demokrasi kami menghargai pengesahan Perpu tentang Ormas tersebut, namun bagi Ormas yang merasa tidak puas, masih ada ruang judical review. Yang jelas kami telah berjuang, mohon maaf bila perjuangan kami tidak berhasil,” kata Jazuli.
Menyinggung tentang Ambassador Talks, Jazuli mengatakan, Fraksi PKS berkomitmen untuk menjadi partai terdepan dalam pelaksanaan fungsi dewan termasuk diplomasi parlemen.
“Apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka melaksanakan fungsi diplomasi parlemen sehingga kami di DPR berkontribusi dan mendukung Pemerintah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” tutur anggota Komisi I ini.
Di samping itu, lanjut Jazuli, Fraksi PKS ingin mendapatkan berbagai perspektif dari negara-negara di dunia tentang masa depan dunia yang lebih baik, lebih damai, adil dan sejahtera bagi umat manusia di bumi ini.
“Melalui forum ini juga, Fraksi PKS ingin menunjukkan bahwa Fraksi atau Partai kami terbuka untuk bekerjasama dengan negara-negara di dunia dalam rangka mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik,” katanya.
Dia menambahkan, acara ini bukanlah kegiatan pertama atau satu-satunya dalam konteks diplomasi, karena beberapa waktu lalu Fraksi PKS telah melaksanakan Seminar Internasional tentang geopolitik di kawasan Asia Pasifik. #duk