Palembang, BP — Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya meyakini akan berkontribusi hingga miliaran rupiah jika pengelolaan Pasar 16 Ilir dan Kuto tidak lagi Build Operation and Transfer (BOT) dengan PT Gandha Tahta Prima (GTP).
Direktur Operasional PD Pasar Palembang Jaya, Febrianto mengatakan, saat ini kedua pasar tersebut masih dalam pengelolaan PT GTP. Pengalihan pengelolaan oleh PD Pasar saat ini masih dikaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Lantaran saat ini saja, miliran rupiah lenyap begitu saja akibat penarikan uang sewa oleh pengelola tidak berjalan.
“Kedua pasar ini masih BOT, pengelolaannya sampai sekarang masih di PT GTP. Nah, sudah tiga tahun ini penarikan sewa dri pasar tersebut tidak masuk ke PAD Palembang,” katanya, Selasa (24/10).
Untuk itu, ia mengatakan, PD Pasar telah mengajukan pengambilalihan pengelolaan dua pasar ini ke DPRD Palembang beberapa waktu lalu, kini pihaknya masih menunggu pengkajian dari dewan.
“Maka dari itu kami diharuskan mengambil langkah tepat, kita tidak mau terjadi kesalahan. Untuk itu, hingga saat ini kami masih menunggu pengkajian persyaratan yang dibutuhkan dalam pengambilalihan ini,” jelasnya.
Febri mengatakan, ada beberapa point yang harus dipenuhi dalam pengambilalihan pasar ini, salah satunya syarat diajukan pengelola yakni ganti rugi atau kompensasi yang harus diberikan PD Pasar. Namun, pihak dewan pun dalam waktu dekat akan segera memberikan solusi untuk pembayaran kompensasi ini.
“Kalau berupa pinjaman harus atas izin walikota, entah itu penggunaan anggaran dana lain misalnya dana pensiun itu harus ada mekanismenya, tidak bisa asal diganti peruntukannya,” terangnya.
Menurutnya, jika pengelolaan pasar tersebut jatuh ke PD Pasar yang merupakan salah satu BUMD milik Pemkot Palembang, berdasarkan potensi yang ada pihaknya bisa menghasilkan miliaran pertahunnya untuk PAD Pemkot Palembang.
“Ya salah satu tujuan pengelolaan oleh Pemkot Palembang melalui PD Pasar ini agar potensi miliaran rupiah itu bisa masuk ke PAD,” tukasnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Candra Darmawan mengatakan, Pasar 16 Ilir dan Kuto pengelolaannya akan diambil alih Pemerintah Kota Palembang melalui PD Pasar Palembang Jaya. Meski demikian, DPRD Kota Palembang bakal mengkaji kembali pengambil alihan ini, dengan memperhitungkan kemampuan Pemkot Palembang dalam hal memberikan kompensasi yang diminta pihak ketiga tersebut sebagai syarat pengambil alihan tersebut.
Candra mengatakan, berdasarkan kajian ekonomi, pengambilalihan ini sudah benar. Meski demikian, tata cara pengambil alihan ini dinilai perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan baik itu hukum dan kemampuan PD Pasar sendiri.
“Sudah benar bahwa perjanjian ini lebih baik dikelola sendiri oleh Pemkot Palembang. Selain itu, kita juga melihat dari sisi prospeknya dari apa yang akan dihasilkan itu nanti diperkirakan akan lebih besar untuk pemasukan Kota Palembang,” jelasnya. #pit