Jakarta,BP—Anggota Komisi XI DPR RI FPDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, akibat proses rekrutmen kader partai kurang baik terutama dalam proses caleg di DPR RI sehingga kualitas anggota dewan memprihatinkan. Banyak anggota legislatif bolos, tidak menghadiri rapat kerja, tidak ikut rapat dengar pendapat dan absen saat rapat paripurna, kinerja buruk dan habis bertanya langsung menghilang.
“Ketika saya menjadi anggota dewan pada 2004 banyak anggota dewan disiplin, kerjanya bagus dan komuniksinyapun sangat berbobot dan santun. Sekarang sulit mendapatkan anggota dewan seperti itu,” ujar Eva di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Kamis (12/10) dalam sebuah diskusi bertajuk Revisi UU MD3.
Menurut Eva, kondisi anggota DPR sekarang bukan lantaran UU MD 3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) melainkan akibat proses kaderisasi dan rekrutmen caleg yang buruk. Kalaupun UU MD3 direvisi, kepemimpinan MPR/DPR RI perlu dipertegas agar terwujud politik yang berkeadaban, proporsionalitas dan rasionalitas.
Dikatakan, revisi UU MD3 yang dilakukan DPR menjelang pemilu 2014 dalam anomali politik sehingga tidak lagi menempatkan partai dengan suara terbanyak menjadi Ketua MPR RI maupun Ketua DPR RI.Yang menjadi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua DPR RI Setya Novanto dari Partai PAN dan Golkar sebagai hasil koalisi dari sejumlah partai.
Eva menambahkan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu sudah maksimal memperjungkan agar kepemimpinan MPR/DPR sesuai dengam kesepakatan di KIH yakni partai dengan suara terbanyak berhak memimpin MPR dan DPR.
“ PDIP partai yang konsisten dan konstitusional. Kita tak pernah menggunakan kekuatan kekuasaan untuk merebut kekuasaan. Itu sudah ditunjukkan sejak peristiwa kerusuhan 27 Juli 2006.
Pengamat Hukum Margarito Kamis mengakui, dalam rasionalitas demokrasi yang konstitusional, seharusnya partai dengan suara terbanyak menjadi pimpinan MPR/DPR RI. “PDIP mesti menyiapkan hal itu untuk materi revisi UU MD3 nanti,” katanya.
Margarito beralasan, partai suara terbanyak membawa mandat rakyat, yang kemudian dilembagakan menjadi pimpinan MPR/DPR RI melalui UU MD3. Jadi, sebaiknya Zulkifli Hasan dan Novanto memenuhi janjinya. Kalau tidak, bisa kualat. # duk