Palembang, BP — Ratusan sopir angkot konvensional menggelar aksi demo untuk menuntut Pemerintah agar menutup aplikasi online baik taksi maupun ojek yang mereka anggap mengurangi pendapatan mereka setiap harinya, Rabu (27/9).
Para sopir angkot ini, berkumpul di halaman kantor DPRD Sumatea Selatan (Sumsel) sebelum bergerak ke kantor Gubernur Sumsel. Usai berkumpul, mereka melakukan longmarch ke kantor Gubernur Sumsel.
Sedangkan, mobil angkot yang mereka bawa ditinggalkan di halaman DPRD Sumsel.
Dengan pengawalan ketat aparat, para sopir ini melakukan longmarch menuju ke kantor Gubernur Sumsel.
Menurut koordinator aksi (Korak ) H.Maludin dan Koordinator lapangan (Korlap ) Syarifuddin Lubis mengatakan, kalau jumlah massa yang turun lebih kurang 300 orang dengan membawa perlengkapan aksi berupa 1 Buah alat pengeras suara.
“Kita sebagai angkutan umum harus bersatu dalam satu tujuan yaitu menutup aplikasi online,dalam unjuk rasa ini kita harus tunjukkan kepada aparat kepolisian bahwa kita bisa melakukan aksi ini dengan tertib dan damai.diharapkan kepada rekan-rekan harus tetap kondusif dan jangan ada aksi anarkis maupun sweeping dijalan untuk mencegah tidak terjadinya bentrok. kalau memang kami ingin dituntut lebih sopan dan tertib maka keputusan kami harus ditanggapi oleh pihak pemerintah ini demi memenuhi kebutuhan ekonomi kami karena dari angkutan umum inilah kami bisa mencari nafkah,” katanya.
Sekitar pukul 11.15 perwakilan dari massa aksi diterima oleh pemerintah Provinsi Sumsel langsung naik ke atas ruang Rapat Sekda Pemprov Sumsel.
Sedangkan yang hadir dalam rapat pertemuan tersebut Asisten I Pemprov Sumsel Dr.Drs H Ahmad Najib , Kadishub Sumsel Nelson, Kasi Angkutan Pemprov Sumsel Heriyanto, para ketua Paguyuban Angkutan umum dan DPC Organda kota Palembang
Asisten I Pemprov Sumsel Dr.Drs H Ahmad Najib mengatakan, sampai saat ini belum ada titik temu dan keputusannya terkait pemasalahan ini.
Dan dia berjanji akan dilakukan pengecekan ke Dinas Perhubungan serta menyiapkan peraturan kebijakan dari Kemenhub atau Kominfo supaya dapat diatur dalam permasalahan ini.
“Dan akan menyampaikan aspirasi melalui surat yang kami buat untuk dikirimkan pemerintah pusat yaitu kementrian perhubungan selanjutnya kita akan menunggu jawaban balasan dari Kemenhub tentang penutupan aplikasi taksi online kalau bisa dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapatkan jawaban dari pihak kementrian perhubungan, bila tidak ada jawaban dari pemerintah pusat yaitu kementrian perhubungan akan di koordinasikan kembali oleh Pemprov Sumsel melalui Gubernur bagaimana kebijakannya nanti,” katanya.
Setelah itu perwakilan yang melakukan pertemuan tersebut langsung menemui massa dan pukul 11.45 massa aksi sopir angkutan konvensional kota Palembang kembali ke DPRD Sumsel dengan melakukan long macrh dari Jalan ade Irma Nasution-Jl Kapten Arivai-Jl Pom IX dan membubarkan diri.
Sementara itu, Kabag Ops Polresta Palembang Kompol Maruly Pardede mengatakan, dalam mengawal jalannya aksi, Polresta Palembang menurunkan 739 personel gabungan. Personel disebar di beberapa titik kerawanan saat massa menggelar aksi.
“Personel ada 739, yang disebar di beberapa titik rawan, karena aksi hari ini tidak hanya di kantor Gubernur. Ada di Jembatan Ampera, flyoverKertapatih, kantor DPRD Sumsel, dan beberapa titik lain yang menjadi pusat orasi,” katanya, #Osk