PERTEMUAN– Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan pertemuan membahas masalah yang dihadapi anggotanya di lapangan, Senin (21/8).
Palembang, BP–Kalangan pengusaha menilai sejumlah paket kebijakan yang telah banyak digulirkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun lalu, hingga kini belum juga dirasakan dunia usaha. Khususnya yang berada di daerah.
Ketua Asosasi Pengusaha Indoensia (Apindo) Sumsel Sumarjono Seragih mengatakan, pemerintah selalu meyuarakan reformasi birokrasi, terlebih dengan telah dikeluarkanya sejumlah kebijakan paket ekonomi. Tapi hal itu belum dirasakan dunia usaha.
Alasanya, paket kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut tidak diimplementasikan oleh pemerintah di daerah. Sehingga aturan yang ada saat ini masih terkesan abu-abu “Contoh kecil seperti untuk izin gangguan. Nah, hal itu sebenarnya sudah dihapuskan oleh Pemerintah Pusat. Tapi di daerah masih digunakan dengan alasan ada peraturan daerah (perda) yang mewajibkan hal tersebut,” kata dia, disela-sela diskusi publik bersama wartawan, Senin (21/8).
Menurutnya, sektor perizinan ini merupakan salah satu barometer penting untuk menumbuhkan iklim investasi. Bahkan, untuk di Sumsel, Apindo bekerjsama dengan Asia Competitiveness Institute (ACI) dan National University of Singapore (NUS) telah melakukan survey mengenai daya saing usaha.
Hasilnya, layanan publik masih menjadi isu yang belum ada terobosan atau perbaikan, terbukti secara peringkat Sumsel berada di posisi 27 dari 33 provinsi di Indonesia. Khusus layanan publik justru mengalami penurunan. Dari peringkat 17 di tahun 2015 turun ke peringkat 27 di tahun 2016. “Dengan demikian daya saing usaha di Sumsel masuk dalam kategori zona merah,” katanya.#ren