Jukir Minta Pengelolaan Parkir oleh Dishub

20
Beberapa Juruparkir lama di kawasan Kolonel Atmo melakukan diskusi dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang, membahas tentang pengelolaan parkir, Selasa (25/7).

Palembang, BP

            Setelah terhentinya sistem parkir online di kawasan Kolonel Atmo, karena para juruparkir (jukir) tidak setuju dikelola oleh swasta, Jukir meminta pengelolaan parkir kembali oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang melalui Koperasi Juru Parkir Dishub. Jukir menjanjikan akan membantu tercapainya target retribusi parkir.
Ketua Yayasan Keluarga Jukir Palembang Alex Pandawa Lima mengatakan, para jukir meminta agar ke depan pengelolaan parkir melalui koperasi jukir Dishub. Hanya saja, permintaan tersebut mesti dikaji oleh DPRD Kota Palembang.
“Ini usulan dari Dishub, untuk mencapai target retribusi Rp12 miliar pertahun, jika disetujui dewan ini akan kami laksanakan. Sementara yang sudah terkumpul sekarang Rp6,7 miliar,” katanya, Selasa (25/7).
Ia mengatakan, sebelum sistem parkir dikelola oleh koperasi Dishub, maka sistem perparkiran kembali ke sistem awal. Sebab, sistem online yang sebelumnya dicanangkan itu kini terhenti.
“Kembali ke pola lama, sistem online distop. Kendalanya karena pihak swasta melalukan kesewenangan kepada jukir, merampas rompi dan tidak ada koordinasi. Saat sistem online, mereka merekrut jukir baru, dan jukir yang lama tidak dipekerjakan. Sementara sehari-hari itu mata pencaharian mereka,” bebernya.
Menurutnya, terkait jukir yang meminta tarif sewenang-wenang melebihi ketentuan Perda Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil. Jika tidak sesuai Perda maka pihaknya berjanji akan menindak jukir nakal.
Kepala UPT Perparkiran Dishub Palembang Kemas Haikal mengatakan, setelah mendengarkan keluhan dari para jukir bahwa jukir tidak ingin dikelola swasta dan menginginkan oleh Dishub. “Mereka (jukir – red) meminta pengelolaan parkir kembali pada kami,” ujarnya.
Ia tidak memungkiri, jika selama ini tarif parkir yang dikenakan tidak sesuai aturan. Maka, untuk antisipasi kebocoran retribusi, maka meskipun pengelolaan oleh pihaknya, Dishub menginginkan sistem parkir dengan teknologi agar lebih transparan. “Jika pun di bawah Dishub tapi harus dengan teknologi menjalankannya, jalan keluarnya  akan dibahas di dewan dalam waktu dekat,” terangnya. #pit

Komentar Anda
Loading...