Jakarta, BP
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu A Riza Patria mengatakan, RUU Pemilu sangat penting guna menyiapkan pemilu dari proses, pengesahan sampai pelantikan. Oleh sebab itu, pembahasan RUU Pemilu dipastikan selesai pada masa sidang ini, tinggal pembahasan presidential threshold (PT) yang masih alot.
“Dari lima isu krusial yang dibahas, sudah ada progres luar biasa sehingga tinggal satu isu lagi dalam pembahasan yakni presidential threshold,” ujar Riza di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (11/7).
Menurut Riza, PT masih dalam pembahasan, karena pemerintah tetap pada pendirian dengan ambang batas 20-25 persen kursi DPR. Di sisi lain, beberapa parpol ingin 10 persen, 15 persen atau 0 persen.
“Fraksi Gerindra mengikuti bandul bawah untuk memberi kesempatan kepada siapa saja mencalonkan diri, plus memberi kesempatan kepada rakyat menentukan pilihan. Meski ambang batas 0 persen, tidak otomatis semua orang bisa mencalonkan diri, karena persyaratan serta modal jadi capres tidak sedikit,” katanya.
Riza mengaku heran mengapa pemerintah tetap ngotot PT besar. Padahal yang punya kewenangan mencalonkan presiden adalah parpol dan gabungan parpol. Seharusnya, lebih banyak calon lebih baik, karena rakyat diberi kesempatan memilah sosok pimpinan nasional yang pas.
Riza mengaku heran mengapa pemerintah tetap ngotot PT besar. Padahal yang punya kewenangan mencalonkan presiden adalah parpol dan gabungan parpol. Seharusnya, lebih banyak calon lebih baik, karena rakyat diberi kesempatan memilah sosok pimpinan nasional yang pas.
Bahkan lanjut dia, semakin banyak calon, semakin menguntungkan incumbent, lantaran suara terpecah. Apalagi jika incumbent memiliki kinerja baik, berpeluang besar terpilih kembali. “Saya gak yakin PT besar bisa menguatkan posisi incumbent. Presiden hanya kuat, jika dia mensejaterahkan rakyat,” paparnya.
Riza optimis dalam dua atau tiga hari ini ada keputusan setelah melakukan musyawarah demi mencari jalan terbaik. Dan harapannya, bila sudah diputuskan pemerintah jangan menarik diri sebagaimana pengalaman yang lalu.
Wakil Ketua Pansus Yandri menambahkan, jangan sampai ada semangat menghabisi pihak lain dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Kalau pemerintah ngotot dengan PT 20 % meski dipertanyakan. “Karena kita tak menghendaki calon tunggal dan tak boleh tersandera dengan PT 20 %,” jelas Yandri.
Karena itu kata Yandri, , Kamis lusa menjadi taruhan bagi pemerintah apakah menarik diri dari pembahasan, menerima jalan tengah 10 – 15 % dan lainnya. “Saya berharap pemerintah jangan menarik diri, kurang elok aja. RUU ini menyangkut kepentingan rakyat dan jangan kembali ke UU pemilu yang lama.
Peneliti dari LIPI Siti Zuhro menyatakan, PT sudah tidak relevan lagi bila benar-benar mengacu kepada semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dan mestinya membahas revisi UU harus jangka panjang. Kalau tidak, Pemilu 2024 bisa menghadapi hal yang fatal,” katanya.
Siti berpesan supaya Parpol ikut ambil bagian mengusung kader terbaik dan tidak pernah berpikir menggelar calon tunggal. “Fungsi Parpol itu menyiapkan kader terbaik sebagai calon pemimpin, kalau tidak mencalonkan berarti parpol gagal merekrut kader. Dan lebih banyak calon lebih baik. Itulah demokrasi sesungguhnya,” ungkapnya. #duk