Jakarta, BP Anggota Pansus RUU Wawasan Nusantara John Kenedy Azis menegaskan, RUU Wawasan Nusantara diperlukan mengingat Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Terdiri ribuan pulau, beraneka ragam suku, banyak agama, ras, bahasa, golongan dan budaya di bawah naungan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
“ Pilkada DKI Jakarta sempat menggerus Pancasila, Kebhinekaan, dan mengancam NKRI sehingga harus disatukan kembali. Hak setiap warga negara memeluk agama, menjalankan keyakinan masing-masing harus dihormati, setra mengutamakan kepentingan masyarakat daripada golongan,” ujar John di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (30/5) dalam diskusi bertajuk Wawasan Nusantara Menuju Kebangkitan Nasional, Menjaga Nalar Bangsa Untuk Hidup Bersama.
Menurut John, RUU Wawasan Nusantara menyangkut aspek kewilayahan dan sosial budaya yang harus dirumuskan Pansus. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi mengatasnamakan atau mempersoalkan suku, ras, golongan dan agama, melainkankesatuan dan persatuan Indonesia di bawah payung NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika.
Anggota DPR Syaifullah Tamliha mengakui rasa nasionalisme dan kebangsaan kita mulai tecabik-cabik pasca Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut harus dihentikan dan rakyat Indonesia jangan mudah terprovokasi oleh segelintir orang yang memiliki tujuan tertentu. Rakyat harus tetap konsisten mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 45. “Sehingga RUU Wawasan Nusantara sangat penting sebagai perekat rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita Indonesia dalam wadah NKRI” kata Tamliha.
Syaifullah mempertanyakan apakah hasil amandemen UUD NRI 1945 tahun 2002 masih layak dipertahankan, karena salah satu hasil amandemen tersebut pemilihan langsung Pilkada dan Pilpres. Sistim musyawarah dan mufakat yang telah digulirkan pendiri Negara kita telah dihilangkan meski masih dalam koridor demokrasi.
“Akibat pemilihan langsung kepala daerah tidak lagi patuh kepada gubernur bahkan presiden. Kepala daerah menjadi raja kecil. Saya harap sistim pemilihan langsung perlu dievaluasi,” tuturnya.
Pengamat Politik Yudi Latif menandaskan, wawasan nusantara hanya fokus kepada aspek geopolitik dan kultural. Sedangkan masalah Pancasila dan perekonomian merupakan bagian dari wawasan kebansgaan.
“Terus terang secara geopolitik cermin keindonesiaan kita mengalami keretakan dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebab, ada kelompok yang membahas soal agama, suku atau golongan. Mestinya ini tidak terjadi bila kita masih konsisten menerima dan menyadari bahwa Indonesia memiliki landasan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” paparnya.# duk