Palembang, BP
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya resmi mencabut surat pembatalan musyawarah daerah yang dilaksanakan sebelas kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Dicabutnya surat DPP Partai Golkar Nomor: B-944/GOLKAR/I/2017 setelah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sumsel H Alex Noerdin yang juga Gubernur Sumsel menyampaikan surat klarifikasi penegasan DPP Golkar tentang hasil musda sebelas kabupaten/kota.
Dengan adanya klarifikasi yang disampaikan H Alex Noerdin lewat surat Nomor: B-0/7/GOLKAR-SUMSEL/I/2017, struktur organisasi Golkar di masing-masing daerah tetap dengan kepengurusan yang baru.
Seperti yang tertera pada poin kedua surat tersebut, Ketua DPD Golkar Sumsel H Alex Noerdin telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada 23 Januari lalu.
Dari klarifikasi itu diperoleh kesepahaman/kesepakatan bahwa Musda Golkar kabupaten/kota sah dan agar dilanjutkan sesuai aturan dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta tidak perlu diulang kembali.
“Atas dasar klarifikasi itu maka DPD Partai Golkar Sumsel yang telah melaksanakan Musda agar segera melakukan konsolidasi organisasi dan Musda tidak perlu diulang,” kata Wakil Ketua terpilih DPD II Partai Golkar Palembang bidang Pemuda dan Olahraga Lailata Ridha, Rabu (1/2).
Menurut Lailata, keluarnya surat dari DPP yang membatalkan sebelas Musda Partai Golkar di Sumsel yang di antaranya Palembang dan Ogan Ilir (OI), karena miss komunikasi antara DPP dan DPD.
DPP Partai Golkar menganggap DPD Partai Golkar Sumsel tidak melakukan koordinasi pelaksanaan Musda. Padahal pelaksanaan Musda telah dikonsultasikan terlebih dahulu dan DPP mengetahui adanya agenda Musda.
“Intinya dengan surat kemarin itu hanya miss komunikasi. Dan setelah Pak Alex berkonsultasi dengan DPP, maka pembatalan dianulir dan kepengurusan yang baru dianggap sah. Tidak ada masalah lagi dan tinggal pelantikan,” katanya.
Selain itu menurut Lailata, kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Palembang periode 2016-2021 pimpinan Muhammad Hidayat segera dilantik. Rencananya pelantikan dilaksanakan di The Daira Hotel Palembang, Rabu (8/2) mendatang.
“Pelantikan (pengurus DPD Golkar Palembang) sudah terjadwal dan akan dilaksanakan Rabu pekan depan,” kata Lailata Ridha yang juga Ketua Panitia Pelaksana pelantikan pengurus DPD II Partai Golkar Palembang.
Agenda pelantikan pengurus DPD II Partai Golkar Palembang seharusnya sudah terlaksana besok, Kamis (2/2). Namun karena beberapa faktor menyebabkan pelaksanaan pelantikan tertunda.
Lailata memastikan penundaan pelantikan tidak ada kaitannya dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang sempat membatalkan musyawarah daerah (Musda) sebelas Kabupaten/kota di Sumsel.
Penundaan, kata dia, lebih dikarenakan penyesuaian agenda Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang tidak dapat hadir jika pelaksanaan dilaksanakan besok.
“Karena kami ingin pelantikan nanti dihadiri langsung Ketua Umum dan AMPG, maka harus ada penyesuaian waktu. Beliau tidak bisa hadir kalau pelantiknya besok. Soal pembatalan Musda itu juga tidak ada kaitan. Apalagi sekarang juga dicabut,” katanya.
Apalagi, menurutnya, DPP Golkar telah mencabut surat Nomor: B-944/GOLKAR/I/2017 setelah Ketua DPD I Partai Golkar Sumsel H Alex Noerdin menyampaikan surat klarifikasi penegasan DPP Golkar tentang hasil Musda sebelas Kabupaten/kota.
Adanya klarifikasi yang disampaikan H Alex Noerdin dengan surat Nomor: B-0/7/GOLKAR-SUMSEL/I/2017, maka struktur organisasi Partai Golkar di masing-masing daerah tetap dilakukan kepengurusan yang baru.
Seperti yang tertera pada poin kedua surat tersebut, bahwa Ketua DPD Partai Golkar Sumsel H Alex Noerdin telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada 23 Januari lalu.
Dari klarifikasi itu diperoleh kesepahaman/kesepakatan bahwa Musda Golkar Kabupaten/kota sah dan agar dilanjutkan sesuai aturan dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) serta tidak perlu diulang kembali.
“Atas dasar klarifikasi itu maka DPD Partai Golkar Sumsel yang telah melaksanakan Musda agar segera melakukan konsolidasi organisasi dan Musda tidak perlu diulang,” katanya.#osk