Plt Bupati Wajib Selesaikan Perselisihan Pilkades
Inderalaya, BP
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang di laksanakan di Kabupaten Ogan Ilir (OI) secara serentak tanggal 12 Oktober 2016 lalu, menyisakan masalah.
Pasalnya,kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pemilihan Desa Srikembang Kecamatan Rambangkuang diduga telah melakukan kecurangan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara.
Pengacara Mardiansyah SH selaku kuasa hukum dari Mukhsinin Sopian,Yun soleh,Efan Nuradi dan Sampul Muin yang semuanya calon kades Desa Srikembang mengatakan dirinya telah mengirimkan surat kepada Plt Bupati OI H Ilyas Panji Alam untuk tidak menetapkan Badarudin Husin calon nomor 4 sebagi kades terpilih dan segera menindak lanjuti surat terkait sengketa hasil pilkades desa Srikembang dan di selesaikan dengan norma dan aturan yang berlaku.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk penyelesaian perselisihan hasil Pilkades mutlak di tangan Bupati karna Bupati selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pilkades , artinya suatu kewajiban untuk di selesaikan. Kita sudah antarkan data dan bukti terkait dugaan kecurangan tersebut dan kita tunggu hasil dari Plt Bupati,” kata Mardiansyah di Inderalaya, kemarin
Adapun dugaan kecurangan yang di lakukan baik KPPS dan panitia pemilihan diantaranya membuat dan memanipulasi data dengan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan, yang telah memenangkan calon kepala desa Badarudin Husin nomor urut 4 dengan suara 250.
“Kita akan fokus di masalah manipulasi data sebab dengan di rubahbya hasil suara sebenarnya telah berdampak kekurangan suara bagi calon nomor 1 Mukhsinin Sopian yang seharusnya mendapat suara 253 diganti menjadi 244, selain data tertulis kita juga siapkan data berbentuk rekaman,”jelas Mardiansyah
Sebelumnya, pasca pemilihan masyarakat Desa Srikembang telah melakukan Demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OI tanggal 14 Oktober 2016,massa menuntut di gugurkannya Badarudin Husin sebagai calon kades yang terindikasi money politik. #hen